PT PGGS Tidak Ada Niatan Gusur Rumah dan Sawah Warga

KUPANG.NUSAFLOBAMORA—PT Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) dan PT Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD) yang menguasai hak guna usaha (HGU) pada lahan di Babau, Kecamatan Kupang Timur, tidak ada niat sedikitpun mengambil rumah atau menggusur rumah maupun sawah warga. Malah sebaliknya perusahaan memiliki niat tulus membantu masyarakat untuk mendapatkan sertifikat atas tanah yang dimiliki dari zaman dulu.

Kuasa Hukum PT PKGD, Hendri Indraguna, menyampaikan ini kepada wartawan dala jumpa pers di Hotel Amaris Kupang, NTT, Selasa (2/10/2018). Turut hadir, kuasa hukum lainnya,  Martin L Zebua dan Adi S Simanjuntak.

Hendri menjelaskan, perusahaan yang akan mengelola lahan HGU nomor : 6/1992 berbeda dengan perusahaan yang dulu. Yang mana perusahaan yang mengelola itu ialah PT PKGD.

Menurutnya, kedua perusahaan ini tidak pernah berniat mengambil lahan masyarakat di sekitar tanah HGU. Perusahaan juga tidak pernah berniat untuk mengambil rumah atau tidak pernah berniat menggusur rumah, menggusur sawah. Malahan sebaliknya perusahaan memiliki niat yang sangat tulus untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan atau memiliki sertifikat atas tanah yang dimiliki dari zaman dahulu.

“Kami dapat memperlihatkan bukti niat tulus kami dengan dimulainya koordinasi kepada BPN perihal permohonan bantuan teknis agar kiranya dapat membantu perusahaan untuk mengenclavekan tanah-tanah yang menjadi hak masyarakat sekitar,” ujarnya.

Hendri menegaskan, bahwa PT PKGD akan memulai enclavekan tanah kepada masyarakat yang dimulai dengan koordinasi dengan BPN Kupang terkait permohonan teknis rencana itu. Langkah awal dengan tanah yang diatasnya ada sawah maupun ladang pertanian lainnya yang ada di Babau termasuk bangunan gedung gereja, sekolah untuk diterbitkan sertifikat.

“Kami minta  warga untuk  bisa mendaftarkan seluruh dokumen di kelurahan/desa untuk proses identifikasi. Ini bagian dari niat tulus kami membantu masyarakat agar mereka dapatkan sertifikat tanah. Kami punya niat agar supaya tanah yang ada gereja, sekolah dan sawah memiliki kepastian hukum atas hak kepemilikannya sehingga warga tidak perlu kuatir lagi,” ujarnya.

Menurut Hendri, kegiatan pembebasan lahan untuk mendapatkan sertifikat direncanakan mulai tanggal 8 Oktober dengan tenggang waktu diperkirakan 7 hari sudah dapat diselesaikan. Dengan demikian pihaknya sudah bisa melaksanakan pekerjaan di atas lahan yang tidak mengganggu lagi hak kepemilikan warga tersebut.

“Kami juga akan bangun pabrik garam, pelabuhan dan energi listrik sehingga nantinya dapat membuka banyak lowongan pekerjaan yang bisa dinikmati masyarakat dan juga dapat mengurangi pengangguran di daerah Kupang,” kata Hendri.

Hendri menambahkan, kehadiran perusahaan ini di Kabupaten Kupang untuk bekerja meningatkan kesejahteraan warga bukan untuk mencari persoalan baru. Untuk itu, walaupun selama ini pihaknya selalu dinilai miring tetapi tidak membuat mereka terpancing, karena tujuannya satu bersama pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup warga setempat. Untuk itu, katanya, pihak perusahaan sekarang ini serius melakukan kegiatan di lapangan.(*/erni amperawati).