Tim Badan Kesbangpol NTT Sambangi Sekretariat DPW PPP NTT

KUPANG. NUSA FLOBAMORA–Tim Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) NTT menyambangi Sekretariat DPW PPP NTT. Kehadiran tim dalam rangka monitoring penyusunan pelaporan bantuan keuangan untuk 11 parpol termasuk PPP.

Hal-hal yang mendapat sorotan dan masukan dari Tim terutama kebutuhan arsiparis dokumentasi dari 11 parpol sebagai dokumen permanen

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Provinsi NTT, Lusiana Hermanus, SH.MH menyampaikan hal ini pada pertemuan terbatas di Sekretariat PPP NTT, Senin (11/10/2021).

Lusiana mengatakan, kehadiran Tim monitoring penyusunan pelaporan bantuan keuangan ini untuk 11 parpol termasuk PPP. Kehadiran ini untuk mendapatkan bahan-bahan arsiparis dokumentasi dari 11 parpol termasuk PPP sebagai dokumen permanen.

Menurutnya, pada Agustus lalu Badan ini telah dilakukan audit International Standard Organisasi (ISO) dimana Kesbangpol mendapat predikat dipertahankan. Arrtinya mereka siap memperbaiki kinerja, Arsiparis dan semua tupoksi institusi Kesbangpol NTT terutama pada bidang politik dalam negeri.

“Adapun yang kami butuhkan dari monitoring ini adalah dokumen tentang akte notaris pendirian partai harus kami pegang sebagai bukti bahwa partai ini legal terdaftar secara linier baik itu DPP, DPW, DPD,” katanya.

Mereka juga membutuhkan surat keputusan penetapan kepengurusan baik DPP, DPW, DPD, DPC. Juga dibutuhkan kontak person untuk memudahkan komunikasi koordinasi terutama ketua, sekertaris dan bendahara.

“Kemudian kami ingin memastikan apakah partai punya kantor atau tidak lalu status kepemilikannya apakah sudah milik partai atau sewa.Kami juga mengecek LPJ tahun 2019 yang ditindaklanjuti LHP 2019 apakah sudah diterima dari BPK. LPJ 2020 atau LHP 2020 yang dikeluarkan BPK apakah sudah diterima atau belum,” ujar Lusiana.

Dirinya juga menanyakan soal bagaimana bantuan keuangan di tahun 2021 apakah sudah diterima atau belum. Karena secara manajemen Badan Kesbangpol hanya menyelesaikan secara administratif.

Pihaknya perlu mengkoordinasikan tentang LPJ setelah parpol tersebut menggunakan atau membuat akuntasi baik penerimaan maupun pengeluaran bantuan keuangan.

“Kemudian kami fasilitasi tiga bulan kedepan setelah dilakukan LPJ dan LHP dikeluarkan oleh BPK kemudian kami melakukan verifikasi dari permohonan di tahun anggaran berikutnya,” tegasnya.

Lusiana menginformasikan bahwa pada Januari Minggu pertama setiap tahun anggaran pihaknya memfasilitasi 11 Parpol untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Pasalnya, pada April karena kinerja dari BPK melakukan pemeriksaan selama tiga bulan maka dipastikan April Minggu pertama LHP sudah pasti dikeluarkan.

Satu bulan kemudian di Mei awal, lanjut Lusiana, kami melakukan verifikasi terhadap semua permohonan bantuan keuangan secara administratif dan akan di bahas Tim 7 (tujuh).

Tim beranggotakan, Kepala Kesbangpol sebagai Ketua, Sekertaris bidang politik dalam negeri sebagai sekertaris kemudian dari Badan Keuangan Daerah yang mengeluarkan keuangan daerah untuk bantuan, kemudian Inspektorat yang mengawasi keuangan daerah kemudian Kanwil Hukum dan HAM presentasi justifikasi keabsahan SK Kepengurusan lalu KPU yang mengesahkan terhadap suara yang diperoleh setiap partai termasuk Biro Hukum.

“Untuk itu kami menyampaikan bahwa di Januari kami memfasilitasi LPJ. Lalu kami mengecek apakah bantuan keuangan daerah tahun 2021 apa sudah diterima? Karena yang mengeluarkan bukan kesbangpol karena kami bertanggungjawab secara administratif,” ujar Lusiana.

Pihaknya juga akan pelajari rekomendasi Tim 7 apakah ada parpol bermasalah di pemeriksaan. Apabila tidak maka Tim akan menyampaikan kepada gubrnur untuk mengeluarkan bantuan keuangan pada parpol tersebut.

Pihaknya juga menyampaikan sehubungan dengan bantuan keuangan ditahun 2022 sebagaimana hasil rekomendasi dari Tim 7 bahwa kalau yang lalu bersifat glondongan maka dimohon kepada parpol dibuat sesuai kebutuhan dan riilcost.

Lusiana mencontohkan untuk perjalanan dinas pembinaan parpol apa saja yang dibutuhkan elemen. Kalau kegiatan di hotel maka ada biaya hotel ada uang makan minum kemudian narasumber dll.

Kalau monitorong di daerah tentu ada transport apa itu darat, udara, laut, penginapan ada kuitansi dan uang harian.

“Jadi menyangkut keuangan yang di butuhkan dalam menunjang program kegiatan parpol disesuaikan. Untuk Pendidikan politik bahwa 100 persen dari penggunaan keuangan parpol prioritas pada pendidikan politik dan operasional itu sebagai penunjang. Diharapkan pendidikan politik itu 70 persen dan 30 persen operasional,” pungkasnya.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP NTT, Bpk Drs Ilyas Bebe, M.Pd pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih buat Badan Kesbangpol NTT yang turun bertemu pengurus partai ini.

Khusus soal bantuan dana Parpol, kata Ilyas, memang sesuai penyampaian bahwa ada bantuan pemerintah kepada parpol termasuk PPP.

Menurutnya, dalam penggunaan ada dua yakni pendidikan politik dan operasional. Dirinya cukup paham karena pernah menjabat pimpinan di PPP Kota Kupang.

Terkait penggunaan dana tahun 2021 yang belum di laporkan, Ia berjanji akan diselesaikan pertanggungjawaban pada Desember karena sesuai juknis dilaporkan sehingga diproses selanjutnya.

“Semua hasil pemeriksaan kami selalu dapat dari BPK. Hasil pengeluaran ada bukti jelas berupa kuitansi. Karena bantuan untuk parpol itu hak karena ada perintah UU bagi yang ada kursi di Dewan, maka wajib diberikan laporan penggunaannya,” katanya.

Dirinya menyampaikan terima kasih atas kerjasama Kesbangpol selaku pelaksana administrasi dengan Parpol.

“Terima kasih buat Kesbangpol NTT bisa kunjung ke PPP untuk membangun relasi yang baik sehingga dalam pengelolaan keuangan tidak salah atau keliru. Walau kami cuma Rp 60 juta tapi kami merasa terbantu. Harapan kami kerjasama dibangun terus sehingga meningkatkan kinerja partai,” tambahnya.(ER)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *