Save The Children Dukung PKTA, Tekan Angka Kekerasan Terhadap Anak di NTT

Pertemuan koordinasi yang diikuti pimpinan dan perwakilan dari 27 LSM dan lembaga keagamaan, serta belasan wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik serta media siber (media online) di Hotel Neo Aston Kupang, Kamis (10/6/2021)

KUPANG. NUSA FLOBAMORA—Save the Children dalam program kerjanya membantu mendukung pengembangan hidup anak di negara-negara berkembang. Termasuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak dan menyediakan bantuan-bantuan.

Lembaga Internasional inipun sangat prihatin dengan tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di NTT. Untuk itu kedepan Save the Children siap membantu Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA) Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT)  dalam menekan seminimal mungkin kasus kekerasan fisik maupun psikis.

Dalam pertemuan koordinasi yang diikuti pimpinan dan perwakilan dari 27 LSM dan lembaga keagamaan, serta belasan wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik serta media siber (media online) di Hotel Neo Aston Kupang, Kamis (10/6/2021) dibahas banyak hal.

Hasil diskusi bersama ini didukung oleh proyek School for change, Save The Cildren guna melahirkan sejumlah rekomendasi yang nanti disampaikan ke pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya.

Banyak hal dibahas dalam pertemuan koordinasi ini, termasuk diskusi dan sharing kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi contoh kasus.

Hasil dari pertemuan koordinasi yang dipandu Presidium Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA) Provinsi NTT, Benyamin Leu ini akan dirumuskan teknisnya oleh tim perumus Aliansi PKTA NTT untuk disampaikan kepada pemerintah, lembaga penegak hukum, sekolah dan berbagai lembaga atau instansi terkait lainnya.

Sehingga diharapkan rekomendasi masukan ini menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan lembaga terkait dalam mengambil kebijakan atau keputusan dalam upaya menekan tingkat kekerasan pada anak dan kaum perempuan.

Presidium Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA) Provinsi NTT, Benyamin Leu, dalam pemaparan materinya mengatakan, kasus kekerasan terhadap anak masih terus terjadi dalam berbagai bentuk, baik berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikis.

Bahkan, sesuai data yang dimiliki LSM Rumah Perempuan Kupang, selama tahun 2002 hingga 2018, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTT mencapai 3.836 kasus.

Dengan rincian kekerasan terhadap anak sebanyak 2.385 kasus, dan kekerasan terhadap perempuan sebanyak 1.451 kasus.

“Inilah yang menjadi alasan mengapa upaya penghapusan kekerasan terhadap anak masih terus menjadi perhatian kita bersama. Anak sebagai generasi bangsa mestinya mendapat perlakukan yang baik untuk tumbuh kembangnya demi masa depan bangsa,” kata Benyamin Leu.

Sementara Veronika Ata dari Lembaga Perlindungan Anak NTT, ketika memandu diskusi dan sharing kasus kekerasan terhadap anak, berhasil membangun semangat peserta pertemuan untuk berbagi cerita tentang kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang ditemui di lapangan.
Mulai dari kasus penganiayaan, kekerasan seksual, ataupun kekerasan psikis, termasuk mengenai ancaman terhadap anak di masa pandemic Covid-19. Tentang rencana kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka dan ancaman bagi kemungkinan anak tertular covid-19.

Veronika Ata berharap rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan koordinasi ini, akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah, kepada aparat penegak hukum, serta instansi terkait lainnya.

“Selama ini, Lembaga Perlindungan Anak NTT terus memberi pendampingan pada korban kasus kekerasan terutama pada anak. Kami akan terus perhatikan masalah ini, sehingga diharapkan kedepan jumlah kasus kekerasan ditekan seminimal mungkin,” pungkasnya.

Untuk diketahui bahwa PKTA NTT adalah wadah perjuangan bersama untuk menekan angka kekerasan terhadap anak di Provinsi NTT.

PKTA NTT merupakan gabungan dari 27 Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Keagamaan yang berbasis di wilayah Provinsi NTT.

Aliansi  dibentuk tanggal 25 Nopember 2019 ini memiliki dan melaksanakan berbagai agenda kerja dalam rangka memastikan kehadiran regulasi dan program pemerintah yang berpihak pada anak.(ER).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *