Hardiknas Terus Dirayakan, Kesenjangan Pendidikan Antara Kota dan Desa Makin Lebar

KUPANG. NUSA FLOBAMORA–Perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) setiap tahun digelar. Namun, aspek pemerataan dalam hal peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas masih terabaikan.

Padahal, dalam Undang-Undang Pendidikan sudah jelas mengatur penganggarannya untuk pendidikan sebesar 20 persen baik dari APBN maupun APBD. Hardiknas harusnya berdampak positif dalam upaya menjawabi kesenjangan pendidikan antara kota dan desa.

Hal ini disampaikan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang,  Dr. Harun Y.Natonis, S.Pd, M.Si kepada Wartawan di ruang kerjanya, Jumat (30/4/2021).

Dikatakan Harun,  Hardiknas sejak dulu oleh para pendiri bangsa sudah dikenal sebagai hari yang paling penting buat bangsa ini khususnya dalam hal mencerdaskan anak bangsa. Baginya, ini merupakan satu hari penting musti dirayakan betul-betul dan harus membawa dampak yang besar.

Tapi persoalannya, lanjut Harun,  apakah sudah ada yang yang disebut pemerataan. Karena aspek pendidikan itu di dalam UU Pendidikan sudah diatur dengan jelas soal dana 20 persen dari APBN.

“Menurut saya ini suatu keuntungan besar buat pengembangan pendidikan. Katakan dana kita Rp 1 triliun dari APBN untuk pendidikan belum lagi dari  APBD. Karena bangsa yang cerdas sangat ditentukan generasi bangsa itu sendiri. Maksud saya soal bagaimana konsistensi kita dari dana APBN dan APBD terhadap pendidikan melalui anggaran,” katanya.

Dirinya mencontohkan pengembangan pendidikan di Malaysia, Jepang, Korea, Eropa. Malaysia sekarang sangat maju karena mereka melihat pendidikan itu penting.

” Kalau dana sudah tersedia maka dilihat lagi standar nasional pendidikan. Bagaimana fasilitasnya, SDM. Apalagi bicara soal covid menuntut dari pusat ke desa harus IT. Ini menurut saya berat dimana kita ingin maju tapi fasilitas pendidikan kita masih terbatas dan tidak didukung dengan SDM yang baik pula,” jelas Harun.

Sehingga  untuk kesekian kalinya Hardiknas dirayakan, kata Harun,  tapi sekian kali juga belum diperhatikan dunia pendidikan secara baik.

Buktinya, putra putri asal NTT menjadi TKW dengan tidak ada modal pengetahuan yang bagus. Pergi membawa tangan saja tanpa keterampilan memadai sehingga dibodohi. Artinya kecerdasan anak bangsa belum baik.

” Bagi saya pembagian fasilitas di era covid ini harus merata. Katakan di kota internet bagus maka di desa juga harus sama. Sekarang diminta untuk belajar online tapi masih pincang antara kota dan desa. Jadi menurut saya pembelajaran IT itu hanya di kota di desa belum bisa. Kita masih punya masalah sehingga kebijakan kedepan adalah pro pengembangan SDM dan pro fasilitas untuk bisa orang berkreasi,” kritik Harun.

Baginya,  apabila anggaran pendidikan 20 persen tersalurkan dengan baik dan merata apakah APBN maupun APBD maka Ia yakin pendidikan akan maju.

Ditanya soal pola pembelajaran di lembaga yang dipimpinnya, Harun mengatakan, dalam situasi pandemi covid ini, mereka menerapkan belajar online. Namun, kendalanya tidak semua mahasiswa bisa mengakses internet.

“Kita belajar online tapi kesulitan mahasiswa pada kuota paket mahal. Kami sekitar 6.000 mahasiswa tapi mereka ada yang pulang ke desa tidak bisa akses internet. Kuota mahal, listrik tidak ada termasuk jaringan internetpun tidak ada. Ini memang serba sulit,” tandas Harun.

Harun menyampaikan bahwa sejak dibangun lembaga ini tahun 2010,  telah menghasilkan sarjana sekitar 2.000an sejak status  dari Staken sampai  institut sekarang ini. Jumlah mahasiswa sekitar 6.000 orang.

“Berkenaan dengan Hardiknas ini harapan saya  bahwa pendidikan harus lebih maju tapi tidak abaikan nilai- nilai budaya seperti  gotong royong dan asas kebersamaan. Kita harus maju sebagai orang NTT, kita harus cerdas dengan tetap menjunjung tinggi nilai luhur warisan nenek moyang kita,” pungkas Harun.(ER).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *