Pemkot Kupang Diminta Tinjau Kembali Kebijakan Kenaikan Sewa Los Lapak di Pasar Fatululi

KUPANG. NUSA FLOBAMORA–Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, meninjau kembali rencana kenaikan sewa los Lapak Pasar Fatululi, Kecamatan Oebobo.

Kebijakan kenaikan harga ditengah pandemi Covid-19 bukannya menolong pedagang tetapi memeras rakyat. Apalagi kenaikan inipun sesuai pengakuan pedagang diduga tanpa sosialisasi terlebih dahulu.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi PKB, Awalde Taek yang didampingi  Anatji Ratu Kittu usai menerima perwakilan pedagang di ruang kerjanya, Jumat (19/2/2021).

Dijelaskan Awalde bahwa saat menerima perwakilan pedagang di Pasar Fatululi, pihaknya mendapatkan beberapa informasi. Bahwa ada kendala yang disampaikan kepada dewan soal  kenaikan biaya los.
Menurutnya,  penentuan harga los pasar ini harus ada dasar pijak atau dasar hukum  kemudian diikuti dengan sosialisasi yang harus dilakukan sejak 2020.

Kebijakan tersebut, katanya, bukan pada awal pembayaran ini. Apalagi kenaikan sesuai laporan bahwa disampaikan secara lisan.

“Ini mengurus perusahaan milik daerah bukan milik pribadi dan harus sesuai kajian lapangan, melalui survei dan harus ada dasar hukum bukan seenak saja menentukan harga dan tidak boleh diawal tahun,” tegas Awalde.

Dikatakannya, rencana kenaikan seperti ini harusnya disosialisasi  di akhir tahun supaya masyarakat punya kesempatan menyiapkan segala sesuai sesuai persyaratan.

Ditegaskan Awalde bahwa Pemerintah melalui Direksi PD Pasar tahu betul bahwa kondisi ekonomi pelaku usaha saat ini turun drastis karena dihantam pandemi Covid-19. Bahkan pemerintah pusat memberikan stimulan kepada pelaku UMKM  artinya pemerintah tahu betul kondisi terpuruk di UMKM.

” Kita tahu bahwa diatas 50 persen PDRB itu datang dari pelaku UMKM. Tapi covid ini pemerintah berikan kebijakan meringankan pelaku UMKM. Ini harusnya diikuti pemkot kenapa ditengah corona apalagi  di Kota Kupang tingkat penyebaran virus ini cukup  tinggi. Lalu pemerintah naikan biaya sepihak begitu besar diatas 100 persen,” kata Awalde.

Sebagai wakil rakyat, lanjut Awalde,  melihat ini bahwa Direksi PD Pasar diduga sepihak menaikan tapi tidak melihat fakta lapangan. Harusnya pemerintah memberikan iklim kondusif untuk orang berusaha.

Saat ini sesuai fakta, katanya, di pasar-pasar sepi pembeli karena orang ketakutan dengan virus ini lalu kemampuan daya beli yang rendah.

“Lalu dengan kondisi ini pemerintah menaikan biaya los pasar kan membebani rakyat. Oke,  pada sidang kali lalu ada permintaan menaikan PAD dan ada estimasi harus ada kenaikan, tapi bukan sumber satu satunya pada PD Pasar. Jgn karena kenaikan PAD lalu membebankan pelaku usaha,” tegas Awalde.

Selaku wakil rakyat dari Fraksi PKB apalagi sebagai anggota Badan Anggaran, Awalde menyampaikan akan melaporkan pengaduan pedagang ini  ke pimpinan lembaga. Sehingga melalui alat kelengkapan yang ada di Komisi II untuk memanggil direksi untuk diskusi dengan baik.

” Ini baru di Pasar Oebobo belum di pasar lain. Pemerintah harus arif dan bijaksana mengambil segala keputusan disaat virus ini. Kita sedang susah. Dalam peraturan pemerintah jelas bahwa APBD  2021 wajib dianggarkan dana  ubtuk kesehatan, perbaikan ekonomi, sosial dan ini harus dilakukan. Saya menilai ini sebagai bentuk pemerasan terhadap rakyat,” kritik Awalde.(ER).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *