Kasus Kekerasan Fisik pada Anak di Kabupaten Kupang Masih Tinggi

KUPANG. NUSA FLOBAMORA—Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA) Provinsi NTT menggelar Gebyar Hari anak universal tingkat Provinsi NTT tahun 2020. Pada kegiatan ini mengambil tema “Persatuan dalam keberagaman” dan terselenggara berkat kerja sama Save The Cidren dengan  PKTA melalui project school for change save the children.

Berkenaan dengan Hari Anak yang dilaksanakan setiap tanggal 20 November, PKTA NTT selalu membeberkan data terkait tingkat kekerasan fisik yang dialami anak-anak. Saat ini masih cukup tinggi kasus kekerasan pada anak khususnya di wilayah Kabupaten Kupang.

Ketua Presidium Aliansi PKTA NTT, Benyamin Leu di sela-sela kegiatan Dies Natalis perdana Aliansi PKTA Provinsi NTT tanggal 26 November dan memeriahkan Hari Anak Internasional yang jatuh pada tanggal 20 November 2020 di Hotel Aston, Kupang, Senin (30/11/2020) mengatakan, digelarnya gebyar hari anak Universal dikarenakan saat ini masih marak terjadinya Kekerasan terhadap anak dan merupakan masalah yang serius di Provinsi NTT.

Pemerintah Provinsi NTT sesungguhnya telah memberikan perhatian terhadap masalah ini dengan menjadikannya sebagai point penting dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023. Akan tetapi komitmen pemerintah ini belum juga memberikan dampak positif.

“Beberapa agenda kerja yang telah direncanakan terpaksa ditunda dan dibatalkan akibat wabah tersebut oleh sebab itu selama masa pandemi COVID 19 ini, tidak dapat dipungkiri bahwa angka kekerasan terhadap anak juga semakin tinggi,” jelasnya.

Dalam laporannya Dia mengatakan kekerasan juga banyak terjadi dilingkungan Satuan Pendidikan.
Hal ini terbukti dari Hasil Baseline projeck shcool for changer kerja sama save the cildren dengan LP2M Undana terhadap  168 siswa dari 56 sekolah  dasar di Kabupaten Kupang, ditemukan hanya 7%( 114) anak yang merasa nyaman berada dilingkungan sekolah.

Dikarenakan kekerasan fisik dan psikis masih sangat sering terjadi di sekolah.   Kekerasan dilakukan baik oleh guru maupun oleh teman sekolah.

Sedangkan berdasarkan data beber Benyamin yang sehari harinya sebagai advocacy coordinator pada save the cildren, sebagai anak yang berhadapan dengan hukum ( ABH) dari unit pelayanan perempuan dan anak ( PPA), Polres Kabupaten Kupang tercatat 108 kasus yang dilaporkan pada tahun 2018, 103 kasus selama tahun 2019 sedangkan tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus sebanyak 86 kasus.

Untuk mengatasi persoalan tersebut maka Save the Children bersama 27 Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Keagamaan telah membentuk Aliansi Penghapusan Kekerasan Anak tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Aliansi yang dibentuk tanggal 25 Nopember 2019 ini terus berbenah diri dan melaksanakan berbagai agenda kerja dalam memastikan kehadiran regulasi dan program pemerintah yang berpihak pada anak.

Menurutnya, berdasarkan Data Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Kupang tercatat ada 108 kasus kasus yang dilaporkan pada tahun 2017, 103 kasus di Tahun 2019, sedangkan sampai bulan Agustus tahun 2020 sebanyak 86 kasus.

Angka ini dipandang masih jauh dari fakta karena disinyalir masih banyak orang tua yang belum berani melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada lingkungan keluarga mereka. Hal ini terjadi karena takut membuka aib keluarga apalagi kasus tersebut merupakan kekerasan seksual.

Sementar itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi NTT, Dra Thelma Sonya Bana, dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan ini mengatakan, peringatan hari anak saat ini dimaknai sebagai bentuk pemenuhan hak, perlindungan anak dan partisipasi anak yang mengandung esensi meningkatkan hak asasi dan kehormatan anak, kususnya anaka-anak Nusa Tenggara Timur.

Menurutnya, Gebyar hari anak universal tingkat Provinsi NTT 2020 bersama Alinsi PKTA merupakan momentum penting, menyadari hak dan kewajibannya pada orang tua, masyarakat sebagai wujud tanggung jawabnya dalam mendukung partisipasi anak.

Dikatakan  Thelma, issu perlindungan anak merupakan issu yang membutuhkan partisipasi dan kerja sama dari berbagai pihak, Kementrian, lembaga pemerintah, swasta dan lembaga non pemerintah juga masyarakat NTT sebagai penerimah manfaat.

Salah satu Narasumber, Kepala Bidang Organisasi Keagamaan, Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat Kementrian PPPA, Drs Dody Muhamad Hidayat, MA membahas materi berjudul “Prospektif Kementrian Pembedayaan Perempuan dan perlindungan anak tentang rumah ibadah ramah anak”.

Dikatakannya,  rumah ibadah memiliki peran sangat strategis dalam tumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi mewujudkan lingkungan yang ramah anak ditingkat komunitas.

Aktifitas keseharian yang dilakukan oleh komunitas dan bersama dengan tokoh-tokoh agama maupun orang dewasa dan keluarganya yang menjadi umat atau je maat dari rumah ibadah itu.

Menurut Dody, selama ini belum banyak rumah ibadah yang berorientasi kepada kepentingan terbaik untuk anak, yang mampu menghargai hak-hak anak melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

“Tujuan dari rumah ibadah  ramah anak ini adalah, bagaimana pengarusutamakan pemenuhan hak anak oleh Agama. Agama melalui rumah ibadah yang mendorong partisipasi pro aktif elemen ormas lintas agama,” pungkasnya. ( ER)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *