Presiden Jokowi Ingatkan Kepala Kantor Pertanahan di kabupaten/kota  Hati-hati

KUPANG. NUSA FLOBAMORA–Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaunching pembagian 1 juta sertifikat tanah secara nasional secara virtual di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (9/11/ 2020).

Pembagian  1 Juta Sertifikat Tanah dalam rangka hari bakti Agraria dan Tata Ruang tahun 2020 untuk Masyarakat  di 31 Provinsi dan 201 Kabupaten / Kota ini juga diikuti oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan beberapa pejabat tingkat Provinsi NTT di Kupang, Ibu kota NTT.

“Satu juta sertifikat adalah jumlah yang sangat besar sekali,” kata Jokowi dalam arahannya secara virtual di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Jokowi mengatakan sebelum ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pemerintah hanya mampu mengeluarkan 500 ribu per tahun. Program PTSL baru dibuat pada 2017. Program ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanah masyarakat.

“Kalau kita hitung, sebelum ada PTSL, kalau setahun hanya 500 ribu, untuk seluruh sertifikat dari setiap bidang yang dimiliki masyarakat di seluruh Tanah Air, itu butuh waktu 160 tahun. Sertifikat baru jadi 160 tahun,” kata Jokowi.

Jokowi menyampaikan ada 126 juta bidang tahan yang harus disertifikasi. Pada 2015, pemerintah baru membuat 46 juta sertifikat tanah.

“Saya sampaikan kepada Pak Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil saat itu. Kita harus bekerja dengan target yang saya berikan. Dan targetnya enggak main-main,” cerita Jokowi.

Jokowi sempat mewanti-wanti Sofyan untuk bekerja maksimal. Semua harus dikerjakan sesuai target.

“Kalau targetnya enggak tercapai, hati-hati. Kepala Kantor di kabupaten/kota juga hati-hati. Saya hanya ngomong hati-hati. Kita bekerja dengan target,” ujar Jokowi.

Pada kesempatan ini, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, menilai, kegiatan ini sangat spektakuler dan dalam sejarah berbangsa, ini merupakan prestasi-prestasi gemilang yang dibuat oleh Jokowi, salah satunya prestasi hebat.

Oleh karena itu, lanjut Viktor, memang pekerjaan pemerintah termasuk Provinsi, Kabupaten, Kota seluruh Indonesia, harus ada target-target sperti itu agar mampu mendorong semua keinginan melayani masyarakat dapat teratasi dengan baik.

” Kita bersyukur, untuk hal ini yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk NTT sudah banyak. Kita harapkan untuk memiliki sertifikat, rakyat bisa didorong untuk mampu mengkapitalisasikan kepemilikkan tanah yang sah. Karena itu menjadi kekuatan ekonomi NTT,” pungkas mantan Ketua Fraksi NasDem DPR RI ini. (ER)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *