Provinsi NTT Masih Andalkan Impor Beras dari Luar Setiap Tahun

KUPANG. NUSA FLOBAMORA—Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih masuk dalam Provinsi Konsumsi beras, belum termasuk Provinsi produksi. Hal ini dibuktikan dengan NTT belum mencapai kemandirian pangan dan belum mencapai kemandirian beras.

Kalau NTT menuju ke swasembada beras, maka masih membutuhkan lahan kurang lebih 66 ribu hektar, untuk menutup devisit beras yang setiap tahun impor dari luar kurang lebih 150 ribu ton.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Lecky F. Koli, STP saat memberikan sambutan pada kegiatan, Rapat Konsolidasi Pelaksana Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT tahun 2020 bertempat di Aston Hotel, Senin ( 2 /11/2020).

Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dengan peserta sebanyak 150 orang, terdiri dari Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Bidang/ tenaga teknis di 22 Kabupaten/ Kota se-NTT.

Dikatakan Lecky, kegiatan ini adalah strategi untuk bisa menyongsong musim tanam Oktober 2020-Maret 2021.

Inipun sekaligus melakukan evaluasi untuk melihat realisasi terhadap bencana, seberapa besar KEP yang ditimbulkan dalam pencapaian sasaran pembangunan pertanian di wilayah NTT, yang sudah di sepakati sejak tahun 2020.

Untuk kemudian melakukan konsolidasi, merapikan dan memastikan bahwa musim tanam satu (MT1) bisa masuk dan memaksimalkan seluruh sumber daya untuk bisa terealisasinya semua rencana tanam, dan 3-4 kedepan bisa panen.

Dijelaskannya, posisi pertanian di dalam desain pembangunan NTT itu sangat strategis, karena mengcover 4 sasaran atau 4 prioritas pembangunan daerah dari 7 prioritas pembangunan Provinsi NTT yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.

Disebutkannya, Pertama, Pertanian terlibat didalam penurunan kemiskinan dan stunting.

Kedua, Pertanian terlibat dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat.

Ketiga, Pembangunan pertanian terlibat langsung didalam upaya pelestarian lingkungan

Keempat, Pertanian juga memberikan kontribusi dalam pembangunan pariwisata dan industri pariwisata, yang ditetapkan sebagai penggerak ekonomi masyarakat NTT.

“Kita tahu bersama bahwa pembangunan pertanian itu mempunyai 2 tujuan yaitu, Membangun ketahanan pangan dengan berbagai pendekatan dan Membangun ketahanan ekonomi petani,” katanya.

Tujuan yang pertama menurut Lecky, sudah dikerjakan puluhan tahun, melakukan konsolidasi, evaluasi dan berbagai strategi serta upaya sudah dikerjakan, dan sampai hari ini belum mencapai kemandirian pangan.

“Kita belum mencapai kemandirian beras. Ini tantangan yang tidak ringan. Kalau misalnya kita menuju swasembada beras, maka kita masih membutuhkan lahan kurang lebih 66 ribu hektar untuk menutup devisit beras yang setiap kali dan setiap tahun kita import kurang lebih 150 ribu hektar ton. Artinya kita NTT masih masuk dalam Provinsi konsumsi belum produksi,” ungkapnya.

Dirinya mengaku Ini merupakan tantangan berat, untuk menyelesaikan 66 ribu hektar untuk tipe 100 atau 33 ribu hektar untuk tipe 200. Lanjut cetak sawah, dukungan sumber daya air tentu harus diselesaikan dalam waktu 5 atau 10 tahun membutuhkan waktu lama.

Upaya Diversifikasi untuk menekan konsumsi beras, menurut Lecky masih belum berhasil. Padahal kita punya pangan berbasis karbohidrat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik sebenarnya cukup.

Kalau bicara pangan berbasis karbohidrat, katanya, di NTT punya umbi-umbian, pisang, jagung dan kalau itu dikonversi, sesungguhnya untuk mencapai kebutuhan pangan rumah tangga kebutuhan perkapita itu cukup.

“Tetapi hari ini kita masih makan beras 112 kg perkapita pertahun, dan itu produksi padi kita kurang lebih 1 juta ton kalau sebesar kurang lebih 600 ribu ton dan kebutuhan kita lebih dari. Karena itu setiap tahun masih ada disportasi. Maka tugas ini cukup berat, teman-teman di ketahanan pangan berupaya untuk mensosialisasikan diversifikasi pangan,” tambah Lecky.

Dirinya berharap, upaya-upaya ini terus berlanjut, untuk menggerakkan di Kabupaten guna melakukan hal yang sama, sehingga ketergantungan terhadap beras dapat ditekan dan kemudian, kita menuju kepada pangan non beras dan konsumsi bisa ditekan dibawah 100 kilogram per kapita pertahun.

Dengan demikian, maka bisa mencapai swasembada pangan berbasis karbohidrat. Itu artinya membutuhkan waktu panjang lagi untuk bisa mencapai ke level kemandirian pangan.( ER)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *