Mabes Polri Tanggapi Hasil Laporan Advokat Herry F.F Battileo, SH.,MH dan Rekan

KUPANG. NUSA FLOBAMORA–Markas Besar (Mabes) Polri telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan terkait laporan Advokat Herry F.F Battileo, SH.,MH dan Rekan selaku Kuasa Hukum Mariantji Manafe Nomor, 30/SP/KAKH-HFFB/VI/2020 tanggal, 13 Juni 2020.

Tanggapan Mabes Polri ini tertuang dalam surat Nomor, B/5067/IX/RES.7.5/2020/Bareskrim tertanggal, 8 September 2020, perihal, Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan, Mabes Polri lewat Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).

Dalam rilis berita yang dikirim ke Media ini, Selasa (13/10/2020) disebutkan, Mabes Polri telah menyampaikan/menjawab pengaduan masyarakat dari Perihal Pengaduan dan Mohon Keadilan untuk Ditinjau Kembali Laporan Polisi Nomor, LP/B/184/V/RES 1.11/2019/SPKT di Polda NTT dari Pelapor atas nama Mariantji Manafe itu melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan kepada Terlapor Lanny M. Tadu, SE yang disidik oleh Ditreskrimum Polda NTT.

Dalam keteranganya, advokat Herry F.F Battileo, SH.,MH mengatakan, rujukan yang dikeluarkan Mabes Polri adalah, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Laporan Polisi dari Pelapor kepada Terlapor, Surat Pengaduan Masyarakat dari pihaknya selaku Kuasa Hukum Mariantji Manafe dan Surat Koorspripim Polri Nomor, B/681/VI/WAS.2.4/2020 Spripim tanggal, 29 Juni 2020 perihal mohon menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat.

Atas rujukan tersebut Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri telah menerima surat pengaduan dimaksud dengan tindak lanjut yang dilakukan adalah melimpahkan surat pengaduan itu kepada Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya Herry mengatakan, pelimpahan surat pengaduan itu disertai dengan 3 poin arahan yakni, agar melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara dimaksud dengan berpedoman pada Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta melaksanakan penyidikan dengan profesional, proporsional, obyektif, transparan dan akuntabel.

Poin kedua adalah, agar mengoptimalkan dan memberdayakan Bagwassidik Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Timur untuk mengecek atas proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik. Selanjutnya poin ketiga mengarahkan agar menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor dan memberikan kepastian hukum terhadap penanganan perkaranya.

“Jawaban surat pengaduan dari Bareskrim Mabes Polri kepada kami disertai tembusan kepada Kapolri, Irwasum Polri, Kabareskrim Polri, Kapolda Nusa Tenggara Timur, Karowassidik Bareskrim Polri dan Dirreskrimum Polda NTT,” tutup Herry.(*/ER).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *