Dandim 1621  TTS Ikut Berperan Aktif Selesaikan Kasus Lahan Besipae

KUPANG. NUSA FLOBAMORA–Peran aktif dengan mengutamakan pendekatan persuasif dilakukan Dandim 1621/ TTS,  Letkol ( Czi) Koerniawan Pramulyo dalam menyelesaikan kasus lahan di Besipae antara warga dan Pemerintah Provinsi NTT.
Dandim merasa terpanggil untuk selesaikan karena wilayah Besipae merupakan satuan wilayah Kodim maupun Polres TTS.

Dandim 1621/ TTS,  Letkol ( Czi) Koerniawan Pramulyo dalam pertemuan bersama tim Pemprov NTT, Usif, Camat Amanuban Selatan, Ketua Klasis Amanuban Selatan di Besipae, TTS, Sabtu (22/8/2020) mengatakan, masalah Besipae, bukanlah masalah yang harus di besar-besarkan karena sudah ada pendekatan secara persuasif dengan keluarga Nabuasa dan sudah diselesaikan dengan baik.

Menurut Dandim Koerniawan,  para pihak sudah duduk  bersama melakukan sosialisasi terhadap warga Besipae tentang kesepakatan yang sudah di buat. Untuk melihat permasalahan ini tentu melihatnya kedepan dan kebelakang.

“Kami melihat kedepan akan terjadi konflik aparat dengan masyarakat. Tetapi kemungkin juga akan terjadi konflik horisontal diantara masaalah kita tentunya itu yang tidak bisa ditolerir. Kita lihat kebelakang, yang selalu didengungkan oleh masyarakat adalah ” hak adat hak adat” itu hal yang kita pelajari bersama. Apabila  disimpulkan permasalahan adat, tentunya kita melibatkan masyarakat adat yang asal usulnya memiliki tempat ini Usif dan pa’e,” tuturnya.

Kesimpulan yang diambil menurut Dandim, harus duduk bersama antara pemerintah Provinsi NTT, sehingga sertifikat yang dimiliki, aset negara menjadi jelas penunjukkannya. Tidak mungkin juga keluar sertifikat tanpa ada pelepasan adat ataupun penyerahan dari pihak adat.

“Saat ini sudah ada  suratnya, dan kami sudah menjumpai Usif Nabuasa  dari beliau masaalah ini lebih luas lagi, jadi dari semua  kacamata bisa melihat.  Dengan kerendahan hati beliau mau menghadiri pertemuan yang kita rencanakan, sehingga jelas permasalahannya. Luas 600 H tetapi sertifikat yang terbit adalah 3.780 H dan ini sudah ada kesepakatan,”  jelasnya.

Dirinya berharap, kedepannya tidak ada permasalahan, karena obyeknya sudah klier sudah sah dari adat maupun dari sertifikat yang di keluarkan  oleh pemerintah sudah jelas dan tidak ada lagi obyek yang perlu disengketakan. Kedepan sudah benar-benar selesai.

Menurut Dandim, ada 2 poin yang menjadi pertimbangan yaitu, Pertama,  bersyukur kondisifitas diwilayah ini tetap berjalan
Kedua, tentunya saat ini bukan saja di Indonesia tapi diseluruh dunia masalah covid-19. Terutama dibidang ekonomi, sampai Presiden RI, Joko Widodo memecah dari gugus tugas menjadi 2 yaitu satgas dan pemulihan ekonomi.

Pemulihan ekonomi ini yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTT yaitu upaya memulihkan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Besipae agar kedepan lebih sejahtera.( ER)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *