Pemprov NTT Tetap Komitmen Memperhatikan Derajat Kesehatan Warga

KUPANG. NUSA FLOBAMORA—Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dalam program pembangunan tetap komitmen memperhatikan derajat kesehatan warga. Walaupun dalam tahun 2020 ini banyak terjadi permasalahan kesehatan seperti DBD, pandemi covid19, tetapi pemerintah tetap berusaha mengatasinya.

Hal ini disampaikan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dalam pidato kenegaraan tertulis menjelang perayaan HUT ke 75 Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 2020 yang dibacakan Wakil Gubernur, Drs. Josef Nae Soi di Aula Fernandes Kantor Gubernur NTT, Sabtu (15/8/2020).

Dikatakan Gubernur Viktor, pada awal tahun telah terjadi wabah Demam Berdarah Dengue atau DBD di hampir seluruh Wilayah NTT dengan total penderita DBD 5.482 jiwa, dan kematian mencapai 55 jiwa.

Adapun tiga daerah terparah dengan kasus korban jiwa yang tinggi sehingga ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa atau KLB, yaitu Kabupaten Sikka, Lembata dan Alor.

“Kita bersyukur bahwa melalui kerja sama penanganan antara pemerintah dan masyarakat, maka kasus DBD dapat diatasi dan sejak pertengahan tahun ini, status KLB di ketiga kabupaten tersebut telah dicabut,” katanya.

Namun yang perlu menjadi perhatian dan pembelajaran bersama bahwa karakter DBD sudah berubah seiring perubahan iklim, di mana kasus DBD tidak bersifat musiman hanya pada bulan Oktober-Desember saja, tetapi dapat terjadi sepanjang tahun. Dengan demikian, tindakan pemberantasan DBD ini harus tetap kita laksanakan secara masif dan terus-menerus.

Selain demam berdarah yang banyak menimbulkan korban jiwa, kita juga dihadapkan pada keadaan darurat wabah covid-19. Berbagai macam cara promosi, pencegahan, penanganan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT dengan membentuk Gugus Tugas COVID-19, serta memberdayakan 3 (tiga) rumah sakit utama rujukan  covid-19, yaitu RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, RSUD Dr. T. C. Hillers, Maumere dan RSUD Komodo, Labuan Bajo, serta 8 (delapan) rumah sakit first line rujukan di 8 (delapan) kabupaten dan 11 (sebelas) rumah sakit second line rujukan di 8 (delapan) kabupaten/kota.

Selain itu, kebijakan refocusing dan realokasi anggaran diambil untuk menanganani covid-19. Semua komponen terus bekerja simultan  serta bersinergi dari waktu ke waktu, termasuk kerja sama dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas Provinsi dan Tim Satuan Tugas Kabupaten/Kota beserta tenaga medis, perawat, bidan dan tim teknis lainnya, sehingga data Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Pasien Terkonfirmasi Positif  dilayani secara tepat waktu dan terkendali.

Hal lainnya yang tetap menjadi perhatian serius Pemerintah saat ini, yakni upaya mengatasi permasalahan gizi dengan menekan jumlah balita stunting, wasting dan underweight melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita KEK di 22 Kabupaten/Kota.

Pemerintah Provinsi juga telah menetapkan 8 (delapan) Aksi Konvergensi dengan 25 indikator komposit, di antaranya terdiri dari indikator gizi spesifik dan sensitif yang digunakan untuk analisa penyebab stunting hingga tingkat desa, termasuk perawatan anak-anak gizi buruk, imunisasi, air bersih dan sanitasi serta akses ke PAUD.

Upaya-upaya ini cukup efektif menurunkan prevalensi balita stunting dari 35,4 persen pada 2018 menjadi 30,1 persen pada Tahun 2019 dan konsisten menurun menjadi 27,9 persen berdasarkan data stunting periode pertama bulan Februari Tahun 2020.

Namun, ke depan masih diperlukan kerja sama antara pemerintah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat untuk penurunan yang lebih signifikan dan berkelanjutan. Parameter lainnya berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yakni, mengurangi kasus kematian ibu di NTT.

Kasus kematian ibu pada Tahun 2019 terdata sebanyak 98 kasus, dan mengalami penurunan 44 kasus dibanding Tahun 2018 sebesar 142 kasus. Begitupun dengan kasus kematian bayi pada Tahun 2019 terdata 822 kasus, atau berkurang 90 kasus dibandingkan Tahun 2018 sebesar  912 kasus.(Amperawati).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *