Jajaran Kementrian Pertanian Tak Berhenti Bekerja Walaupun Dilakukan Realokasi dan Refocusing Anggaran

KUPANG.NUSA FLOBAMORA–Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk menjaga masyarakat dan perekonomian, melalui Perppu No. 1/2020 dan Perpres No. 54/2020.

Namun seiring perubahan dampak Covid-19 yang semakin meluas, diperlukan upaya penanganan bersama antara Pemerintah dan Pemda melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN dan APBD TA 2020 untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19.

Dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak pandemi COVID-19, pemerintah telah mengambil 3 langkah kebijakan dalam menjalankan APBN 2020.

Pertama adalah Refocusing Anggaran K/L dan pemerintah daerah (Pemda) untuk percepatan penanganan COVID-19.

Kedua, Realokasi Cadangan Belanja untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas COVID-19. Ketiga, penghematan belanja K/L dan meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan dan dampak COVID-19.

Kementerian Pertanian yang telah melakukan rapat dengan Komisi IV DPR RI. Menteri Pertanian, Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H menyampaikan hasil rapat.

“Kepada seluruh Pejabat Eselon I untuk menghentikan semua transaksi baik kontrak maupun non kontrak, kecuali pembayaran gaji, langganan daya dan operasional kantor,” terang SYL.

Menindaklanjuti hasil kegiatan rapat tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr melakukan rapat koordinasi dengan seluruh UPT lingkup BPPSDMP seperti balai besar pelatihan pertanian dan peternakan, serta pusat pendidikan pertanian melalui Aplikasi Zoom pada Selasa, 5 Mei 2020.

“Untuk semua Kepala UPT agar segera melaporkan realisasi anggaran hingga 4 Mei 2020 dan saya minta Bu Sesba untuk segera merancang program dan nilai anggaran yang dapat di refocusing,”;ujar Dedi.

Kepala BPPSDMP menegaskan untuk semua kepala UPT walaupun anggaran direfocusing, diharapkan semua jajaran terus bekerja semaksimal mungkin dan kinerja terus meningkat, dalam upaya mendukung program pertanian tidak boleh berhenti.

Pada kesempatan yang sama Sesba PPSDMP Munifah menegaskan agar seluruh UPT segera melaporkan realisasi tepat waktu dan dan harus fair terhadap sisa anggaran yang sedang dikelola.

“Jika terbukti ada yang melakukan kecurangan maka akan diberikan sanksi tegas,” ungkap Munifah.

Menindaklanjuti arahan pimpinan pusat Drh. Bambang Haryanto, MM mengintruksikan kepada Kabid Program dan Kerja untuk menalaah kegiatan dan program dari balai yang anggarannya dapat di refocusing dan segera untuk di setor ke pusat pada tanggal 6 Mei 2020.(Rilis Berita BBPP Kupang/Amperawati).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *