BPTP NTT Sangat Siap Terapkan Sistem Standar Pelayanan Publik

KUPANG.NUSA FLOBAMORA– Badan Pengkajian Teknologi Pertanian  (BPTP) NTT, sangat siap dalam upaya reformasi birokrasi.  Semua lembaga pemerintah wajib memiliki standar pelayanan publik (SPP) dan  BPTP  dipastikan menyiapkan  enam SPP.

Peneliti Sumberdaya Pertanian, pada BPTP NTT,  Dr. Tony Basuki menyampaikan ini pada kegiatan
Public Hearing  penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) di Aula BPTP NTT, Rabu (5/2/2020). Kegiatan ini dibuka Kepala BPTP NTT, Dr. Procula Rudlof Matitaputty, S.Pt, M.Si.

Tony menjelaskan bahwa BPTP NTT ini merupakan salah satu UPT yang sama dengan Karantina dari Kementrian Pertanian. Ada beberapa tugas yang dibebankan kepada BPTP seperti,  pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, laporan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;

Selain itu, tugas BPTP melakukan perakitan materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna.

Juga penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendatagunaan hasil pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Dikatakan Tony, di BPTP tersedia Peneliti yang diberikan ruang untuk berkreasi dalam menciptakan  inovasi baru. Ada beberapa bentuk  rekomendasi kebijakan pertanian yang telah dihasilkan menjawabi harapan pemerintah Provinsi NTT.

“Kita lakukan grand desain terkait iklim kering di NTT,  lalu grand desain program ditingkat kabupaten berupa tanam jagung panen sapi. Produksi benih sumber juga mendesain roadmap pengembangan marungga,” jelas Tony.

Terkait dengan SPP, kata Tony, pihaknya melakukan public hearing bermaksud setelah penandatandatangan maklumat, maka konsep SPP dilemparkan ke publik guna mendapat tanggapan. Kalau tidak ada tanggapan maka dipastikan diterima.

“Ini tuntutan masyarakat yang harus kita jawabi.
Kita akan coba terapkan 6 jenis pelayanan SPP di BPTP NTT. Beberapa diantaranya soal  pelayanan informasi dan konsultasi, dokumentasi teknologi juga soal pelayanan informasi benih sumber,” papar Tony.

Kepala BPTP NTT, Dr. Procula Rudlof Matitaputty, S.Pt, M.Si menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman Perwakilan NTT yang hadir memberikan informasi terkait SPP.

BPTP NTT tentu tidak bisa lagi menerapkan sistem kerja seperti dulu. Hal ini karena pola pelayanan yang dikehendaki warga adalah  pelayanan yang transparan dan akuntabel.

Saat ini, kata Procula, ada 6 SPP yang menjadi komitmen bersama dari pimpinan hingga staf di lingkungan BPTP NTT dalam menjawabi harapan publik.SPP yang sudah menjadi konsep tentunya akan disampaikan ke masyarakat untuk mendapatkan masukan demi pembenahan yang lebih baik.(ampera).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *