Putuskan Rantai Renteiner, Pemkab Flotim Bentuk TPAKD

KUPANG. NUSA FLOBAMORA–Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Flotim) secara resmi telah membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Pembentukan TPAKD ini sesuai dengan SK
 Bupati  Nomor 299 tahun 2019.

Diharapkan dengan hadirinya  TPAKD, meminimalkan ketergantungan Masyarakat dengan rentenir dan untuk meningkatkan Perekonomian Kabupaten Flores Timur.

Mengutip Rilis OJK yang diperoleh Media ini, Rabu (22/1/2020) disebutkan, pembentukan TPKAD ditandai dengan pengukuhan pengurus yang dilakukan di Flotim, Selasa (21/1/2020).

Hadir pada acara ini Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Pusat, Kepala OJK Provinsi NTT, Perwakilan dari KPW Bank Indonesia Provinsi NTT, Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Flores Timur, dan sejumlah pejabat di daerah ini.

Bupati Flotim, Antonius Hubertus Gege Hadjon dalam sambutannya mengatakan,  dalam rangka menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan mendorong ketersediaan akses keuangan dan optimalisasi potensi di daerah, serta sesuai dengan Radiogram mendagri Nomor : T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 yang mengamanatkan agar Bupati/Walikota membentuk TPAKD di daerah masing-masing.

Akses keuangan tersebut adalah salah satu jalan untuk menjalankan visi misi Pemerintah Kabupaten Flores Timur 2017 – 2022 yakni Selamatkan Orang Muda, Selamatkan Infrastruktur, Selamatkan Tanaman Rakyat, Selamatkan Laut dan Reformasi Birokrasi.

Sementara Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Pusat, Sarjito dalam sambutannya mengatakan,  TPAKD ini dibentuk sebagai alat dari Bupati untuk mengkoordinasikan unsur Lembaga Jasa Keuangan dan unsur Pemerintahan Daerah untuk memaksimalkan potensi daerah Kabupaten Flores Timur.

Selain itu, TPAKD ini dibentuk untuk meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Masyarakat khususnya Kabupaten Flores Timur. Selama ini banyak alternatif pembiayaan kredit yang bisa mencegah masyarakat berhubungan dengan rentenir yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), hanya masyarakat kurang dikenalkan dengan pembiayaan tersebut.

Adapun program pertama yang diperkenalkan oleh TPAKD Kabupaten Flores Timur adalah Program Pembiayaan/Kredit KUM MANDIRI (Kredit Usaha Mikro Murah dan Aman dari Rentenir). Program ini diinisiasi oleh BPR Bina Usaha Dana.

Penyaluran kredit ini bertujuan membantu modal dan menghindarkan masyarakat dari Rentenir. Setelah itu diadakan secara simbolis penandatanganan Perjanjian Kredit KUM MANDIRI kepada 10 (sepuluh) pelaku UMKM di Kabupaten Flores Timur.

Selanjutnya dilakukan Rapat Pleno TPAKD untuk pertama kalinya dengan agenda menyusun program kerja TPAKD dan pembagian Kelompok Kerja (Pokja) untuk Sektor Jasa Keuangan dan Sektor Usaha.

Beberapa alternatif program yang diusulkan oleh tim agar diintensifkan pelaksanaannya adalah Tabungan Simpel untuk Pelajar, Pembiayaan dari Hulu ke Hilir untuk Petani & Peternak, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kredit Cepat (KeCe) dan Asuransi untuk Nelayan.

Pembentukan Pokja Sektor Usaha yang telah disepakati adalah Pokja Pertanian, Pokja Maritim, Pokja Literasi, Pokja Pariwisata dan Pokja Koperasi & UMKM. Sedangkan Pojka Sektor Jasa Keuangan yang ada di Kabupaten Flores Timur adalah Pokja Perbankan dan Pokja Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

Hasil yang diharapkan dari seluruh rangkaian acara adalah dengan pelaksanaan pengukuhan dan rapat pleno ini, akan mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Flotim.(*/ampera).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *