Peredaran Uang Rupiah di NTT Desember 2019 Mencapai Rp 2, 36 Triliun

KUPANG.NUSA FLOBAMORA–Jumlah uang Rupiah yang keluar dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT( Outflow) pada bulan Desember 2019 sebesar Rp 2, 36 Triliun atau meningkat 21 persen.

Tingginya kebutuhan uang rupiah pada bulan Desember 2019 terutama dipengaruhi oleh perayaan Natal dan Tahun Baru 2020 serta penyelesaian proyek pada akhir tahun.

Secara tahunan, jumlah outflow pada tahun 2019 mencapai Rp 8, 6 triliun, jumlah tersebut meningkat 14 persen ( yoy) dibandingkan 2018 sebesar Rp 7, 5 triliun.

Kepala Tim Sistem Pembayaran Pengedaran Uang dan Layanan Administrasi, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Eddy Junaedi menyampaikan hal ini ketika memberikan keterangan pers di Cafe Kopi Petir Oebobo kupang, Kamis ( 9/1/2020).

Eddy Junaedi yang didampingi Kepala  Perwakilan BI Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja dan Rut Eka Trisilowati selaku Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi, mengatakan, Bank Indonesia senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan uang rupiah masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup jenis pecahan sesuai, tepat waktu dan layak edar.

” Untuk memenuhi kebutuhan rupiah masyarakat pada bulan Desember 2019, kita bersama perbankan membuka layanan penukaran uang baik melalui loket penukaran di kantor maupun kas keliling,” katanya.

Kegiatan Kas Keliling ini, lanjutnya, terdapat di 55 titik lokasi yang tersebar di Kota Kupang dan Kabupaten / Kota lainnya di Provinsi NTT.

Disamping itu, pelayanan penukaran juga dilakukan di delapan titik kas titipan yang tersebar di Maumere, Atambua, Waingapu, Ende, Ruteng, Waikabubak dan Kalabahi.

Eddy juga menjelaskan, temuan uang palsu selama 3 tahun menunjukkan penurunan sepanjang tahun 2019. Temuan uang palsu di Provinsi NTT mencapai 247 lembar, turun -28, 82 persen (yoy) dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 347 lembar.

Ditambahkannya, sebagian besar temuan uang palsu pada 2019 berasal dari permintaan klarifikasi perbankan dan didominasi uang pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000.

Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja menegaskan, sejak 1 Januari 2020 semua Merchant yang telah menggunakan QR kode pembayaran tidak diperkenankan menggunakan QR yang belim sesuai QRIS ( Quik respone code indonesia standart).

Hal ini sesuai dengan peraturan anggota dan dewan gubernur BI no21/18/PADG/2019 tentang implentasi standar nasional Quik Response code untuk pembayaran ( PAD G QRIS). Dalam hal ini terdapat Merchant atau pedagang.

Atmaja mengharapkan, yang belum menggunakan QRIS agar segera berkoordinasi dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran( PJSP) untuk bergantian QR Code pembayaran.
Merchant juga dapat mendaftarkan atau migrasi CR CODE menjadi QRIS di Kantor Perwakilan BI Provinsi NTT pada tanggal 9-11 Januari 2020. ( ER)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *