NTT Didorong jadi “Piloting” Model Nasional Pencegahan Stunting

KUPANG.NUSA FLOBAMORA–Pemerintah Provinsi NTT bekerjasama dengan tim percepatan pencegahan anak kerdil (TP2AK, secara khusus melaksanakan Semiloka Implementasi Kemitraan Dalam Penanganan Konvergensi Stunting di Provinsi NTT.

Semiloka ini dimaksudkan selain mengevaluasi capaian program penanganan stunting di 22 kabupaten/kota, juga memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan stunting.

Bagi TP2AK, pemilihan wilayah NTT ini untuk didorong menjadi “piloting” model nasional pencegahan stunting sehingga bisa dikembangkan di daerah lain di Indonesia.

Partnership coordinator TP2AK Sekretariat Wakil Presiden Karnadi Harijanto, menyampaikan hal ini pada Semiloka Implementasi Kemitraan Dalam Penanganan Konvergensi Stunting di Provinsi NTT yang digelar di Hotel Kristal Kota Kupang, Rabu (4/12/2019). Kegiatan ini dibuka Wakil Gubernur NTT yang diwakili Kepala Badan Penelitian Pengembangan Daerah (Balitbangda) NTT, Lucky Fredrich Koli.

Karnadi mengatakan, pelaksanaan semiloka ini sesungguhnya oleh Sekretariat Wapres TP2AK dimaksudkan untuk mendorong dan memperkuat komitmen bersama. Baik yang belum dan sudah dijalankan, agar terimplementasi melalui regulasi yang mengarah pada upaya pencegahan stunting.

Dikatakannya bahwa pihaknya menjadikan NTT sebagai “piloting” agar menjadi model Nasional untuk dikembangkan di daerah-daerah. Karena pola yang dilakukan adalah melibatkan mitra pemerintah seperti universitas, CSO juga para pihak lainnya.

Karnadi mengungkapkan, penanganan stunting itu, dilakukan melalui intervensi Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif. Pola penanganan kedepan yakni mendorong upaya pengembangan pangan lokal untuk dikembangkan.

“Karena pangan lokal itu mengandung kandungan nutrisi keamanan makanan yang baik. Kelemahan memang masih lemah diinformasikan ke masyarakat. Penanganan stunting bisa pada upaya pendekatan keluarga berbasis pangan lokal,” ujarnya.

Dirinya menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sertamerta dilakukan begitu saja. Ini ada kaitannya dengan pelaksanaan program secara nasional yang tercantum dalam strategi nasional dalam upaya pencegahan stunting.

“Dalam strategi ini, sudah diatur penanganannya mulai dari pilar 1-5. Perhatian kita lebih pada pilar 1 yang fokus pada komitmen nasional sampai ke daerah-daerah,” kata Karnadi.

Pada periode Juli-Oktober, kata Karnadi, pihaknya sudah mengundang pimpinan daerah untuk mendengarkan komitmen bupati/walikota untuk menjalankan lima hal.

Pertama, daerah menyelenggarakan pertemuan tingkat kabupaten maupun desa untuk percepatan pencegahan stunting. Kedua, daerah melaksanakan aksi konvergensi 1-8. Ketiga, daerah melakukan olah data atau duplikasi data sebagai basis perencanaan kegiatan dan pembiayaan.

Keempat, daerah memfasilitasi pembuatan regulasi berkaitan dengan stunting yang secara khusus mengenai KPP atau kampanye perubahan perilaku dan Komunikasi Antar Pribadi (KAP). Kelima, terkait dengan peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia (KPM).

“Lima hal ini dibutuhkan kegiatan konkrit berupa komitmen antara kepala daerah dan OPD pada upaya keterkaitan dengan budget untuk mendukung lima hal tadi sehingga program bisa terimplementasi,” tambahnya.

Kepala Badan Penelitian Pengembangan Daerah (Balitbangda) NTT, Lucky Fredrich Koli mengatakan, semiloka ini terkait dengan evaluasi ulang terhadap persoalan stunting di masing-masing daerah di NTT.

Dirinya mengaku kalau masalah stunting ini tersebar di 22 kabupaten/kota namun yang paling banyak di TTU, TTS dan Kabupaten Kupang.

Upaya yang dilakukan selama ini, lanjut Koli, pola pendekatan intervensi sensitif. Dimana upaya pencegahan dengan dua cara.

Pertama, semua anak remaja putri diberikan vitamin FE. Ini dimaksudkan untuk memastikan alat reproduksi berfungsi dengan baik.

Kedua, wanita usia subur diberikan pembekalan dari lembaga keagamaan ketika mereka akan menikah, hamil dan makan makanan bergizi. Selain itu pola hidup sehat kemudian memiliki akses mendapatkan informasi soal makanan bergizi.

Untuk ibu hamil dirinya berharap mendapat asupan gizi yang cukup untuk anak yang dikandungnya untuk pembentukan otak dll. Juga memanfaatkan fasilitas kesehatan di tiap daerah agar dipastikan melahirkan tidak beresiko pada kematian.

Paling utama dirinya menganjurkan agar ASI eksklusif diberikan pada anak yang baru lahir selama dua tahun.

Dalam upaya pencegahan stunting yang paling pokok adalah kemudahan akses pada asupan makanan bergizi, air bersih,sanitasi, rumah layak huni.

“Pemerintah bekerjasama dengan NGO, universitas untuk berusaha agar anak yang lahir jangan terkena stunting. Dan ini harus menjadi komitmen bersama dari provinsi hingga kabupaten/kota. Soal anggaran merupakan konvergensi sehingga kita alokasikan bisa mencapai Rp 50 miliar lebih,” ujarnya.(ER)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *