CIS Timor Gelar Lokakarya Rencana Aksi Community Organizer RPJMD-Provinsi di Belu

KUPANG.NUSA FLOBAMORA--Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) CIS Timor menggelar Lokakarya Mengintegrasikan Rencana Aksi Community Organizer Kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi yang sensitif terhadap kebutuhan Kelompok Beresiko di Wilayah Perbatasan Belu.

Kegiatan yang dilaksanakan tiga hari tanggal 23-25 Oktober 2019 ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pengembangan dan anggaran di tingkat provinsi juga peka terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Selain itu, bertujuan agar orang muda yang tergabung dalam Community Organizer ingin Menyuarakan Rencana Aksi kedalam Rencana Kerja Pemerintah Provinsi.

Roswita Djaro mewakili Direktur CIS  Timor ketika  membuka kegiatan lokakarya di Hotel Amaris Kupang, Kamis (24/10/2019) menjelaskan soal latar belakang dan hasil yang diharapkan dari lokakarya.

Menurut Roswita, selama ini perencanaan masih bersifat rutinitas dan bergelut pada konteks umum misalnya pada fisik sarana prasarana, tanpa mempertimbangkan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat yang kurang berdaya/terpigirkan, seperti kelompok disabilytas dan kepala keluarga perempuan.

Kebijakan pembangunan perbatasan juga sering berfokus hanya pada pengembangan kota-kota provinsi dibandingkan dengan desa-desa di daerah perbatasan.

Untuk itu CIS Timor mendorong lahirnya pemerintahan daerah yang memiliki pemahaman dan konsep perencanaan Penganggaran sensitif terhadap layanan sosial dasar bagi kelompok beresiko/terpinggirkan di Belu terutama di  Desa Nanaenoe, Silawan dan Manumutin.

Dirinya mengatakan, melalui lokakarya ini dimaksudkan agar mengintegrasikan rencana Aksi Pembangunan Desa kedalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Anggara dan Belaja Daerah / RENJA, dan Anggaran Pendapatan Belanja Deaerah (APBD).

“Tujuan  umum kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa rencana pengembangan dan anggaran di tingkat provinsi juga peka terhadap kebutuhan kelompok rentan. Sedangkan tujuan khusus dari kegiatan ini adalah Orang muda yang tergabung dalam Community Organizer ingin Menyuarakan Rencana Aksi kedalam Rencana Kerja Pemerintah Provinsi,” jelasnya.

Dirinya berharap pemerintahan Nusa Tenggara Timur dan Desa – Desa Wilayah perbatasan Kabupaten Belu memiliki Rencana Aksi Desa (RADES) yang sensitif terhadap kelompok beresiko yang tertuang di dalam dokumen RPJMD, RENJA dan APBDES.

“Untuk mencapai tujuan dan harapan yang ingin dicapai CIS Timor kerjasama dengan VOICE di dukung oleh HIVOS, kami hadirkan di lokakarya ini  Fasilitator yang memiliki keahlian dalam konsep perencanaan dan penganggaran yang sensitif terhadap kelompok beresiko,” tegas Roswita.

Desa Silawan Menjadi Kebun Anggur

Lina Margarita Rouk, salah satu wakil kelompok beresiko/ terpinggirkan Kabupaten Belu dari Desa Silawan, mewakili orang mengatakan, Community organizer ( CO) adalah perpanjangan tangan pemerintah Desa dengan warga.

Kelompok ini berjumlah 25 orang dan studi pembelajaran yang dilakukan bersama, dengan melihat banyak  potensi dan sumber daya yang bisa di kembangkan di Desa Silawan sebagai Desa yang berbatasan utama bagi negara Indonesia dan Timor Leste dilihat dari aspek ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

“Mimpi besar kami ingin Desa Silawan menjadi kebun anggur. Silawan menjadi contoh untuk pariwisata, Desa yang menghasilkan program 1 keluarga 1 sarjana, Desa perbatasan dengan kerajinan dan home industri yang khas daerah perbatasan serta Desa Inklusi,” ujar Lina.

Adapun rencana aksi dalam perjalanan bergabung di CO, menjadi   advokasi  dengan pemerintah Desa dimana sudah ada diskusi dalam pertemuan sebelumnya. Rencana aksi dalam waktu dekat mengerucut pada 4 hal yaitu, PERTAMA)  Membuat pantai motaain sebagai lokasi wisata. KEDUA)  Membuat kebun anggur kecil sebagai contoh kerja pemuda, kebun mengunakan halaman Gereja.

KETIGA) Mengaktifkan kembali karang taruna Silawan dan KEEMPAT)  Pelatihan home industri, membuat souvenir daerah perbatasan di komunitas desa pemuda.

Pada bagian lain Lina membeberkan persoalan di Desa perbatasan yang perlu di advokasi bersama pemerintah untuk bisa masuk dan di perhatikan dalam proses perencanaan Desa kedepan.

Persoalan stunting, rumah tidak layak huni, air bersih, MCK sehat, anak putus sekolah dan lainnya semua itu masih  butuh kerja sama untuk bisa di tanggulangi antar pemerintah Kabupaten, Provinsi dan pusat.

“Untuk itu kami pemuda CO Silawan merasa perlu  berjejaring selain bersama pemerintah desa, juga dengan pihak luar seperti LSM, dan lainnya,” harap Lina.(Amperawati).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *