Anak Jangan Dijadikan Investasi Keuntungan Tapi Investasi SDM yang Handal Untuk Bangsa

KUPANG.NUSA FLOBAMORA– Dalam berbagai referensi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, telah secara tegas menyebutkan, bahwa anak merupakan investasi.

Investasi  bukan berarti anak nanti menjadi sumber keuntungan , melainkan dia merupakan investasi sumber daya manusia (SDM)  yang handal dan mampu mengelola kekayaan tanah air demi kesejahteraan masa depan bangsa.

Hal ini disampaikan  Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTT, Sylvia R. Peku Djawang, SP; MM ketika membuka kegiatan Work Shop Perlindungan Anak berhadapan dengan Hukum di Hotel Sasando, Senin (16/9/ 2019). Turut mendampingi Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, Dra Maria Patricia Sumarni, MM.

Sylvia mengungkapkan, fakta menunjukkan bahwa sekalipun telah ada berbagai peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, namun kenyataannya hak anak senantiasa di posisikan sama dengan orang dewasa.

Padahal secara karakteritis dan spesifik, lanjut Sylvia,  hak anak sangatlah berbeda dengan orang dewasa. Hal ini secara jelas dapat di lihat pada konteks penanganan anak berhadapan dengan hukum.

“Seorang anak yang berhadapan dengan hukum sejak keterlibatannya sebagai pelaku, telah dilakukannya penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemenjaraan. Selain itu dalam proses penanganan perkara sampai dengan pengadilan, anak seringkali tidak didampingi oleh orang tua/wali, pekerja sosial hingga penasehat hukum,” ujar Sylvia.

Parahnya lagi, demikian Sylvia, banyak perkara anak di perlakukan dan ditempatkan sama dengan orang dewasa. Kondisi ini yang pada akhirnya makin memperparah perkembangan mental anak kedepan.

“Sejauh ini pendekatan anak yang berhadapan dengan hukum, melalui pendekatan kurungan hingga penjara,  cenderung tidak menimbulkan efek jera. Bahkan jumlah anak yang berada di Lapas Anak terus bertambah. Kondisi ini di duga akibat pola penanganan oleh aparat penegak hukum yang belum optimal dan masih beragamnya persepsi terhadap  aturan tentang perlindungan anak,” katanya.

Sylvia mengungkapkan,  pola pendekatannya kurang mengedepankan prinsip-prinsip edukasi bagi perubahan akhlak anak. Akibatnya ketika berhadapan dengan masalah, seorang anak cenderung menyelesaikannya dengan masalah.

Terhadap realita ini, usul Sylvia, diperlukan pemikiran baru yang mampu menjawab permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, tanpa mengurangi, membatasi bahkan menghilangkan haknya sebagai warga negara.

“Pemikiran baru tersebut diharapkan menjadi  model pembinaan alternatif dan solusi terbaik bagi anak sebagai pelaku,” usul Sylvia.

Dikatakannya, terhadap ketidakpuasan penanganan terhadap permasalahan anak, telah menginisiasi penyusunan keputusan bersama tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang di sebut dengan Restorativ Justice.

Restorativ Justice lebih menekankan upaya jaminan perlindungan anak yang menjadi pelaku korban pidana, agar sedapat mungkin tidak dibawa ke peradilan, melainkan tetap di adili dengan kesepakatan melalui keluarga dan lingkungan.

“Artinya tetap ada tuntutan  dan menghadapi peradilan namun tidak dimasukkan dalam Lapas atau Rutan, mengingat akan berpengaruh buruk bagi tumbuh dan kembangnya kelak,” tegas Sylvia.

Diuraikannya bahwa keadilan restoratif, merupakan suatu bentuk penyelesaian secara adil dan melibatkan pelaku, korban, keuarga dan pihak yang terkait lain dalam suatu tindak pidana. Secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pada pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Adapun maksud dari keputusan bersama ini adalah untuk mewujudkan keterpaduan dalam upaya penyelesaian perkara penanganan anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan secara terkoordinatif antara aparat penegak hukum dengan semua pihak terkait.

” Perlu saya tegaskan disini bahwa, keputusan bersama ini masih dalam proses penjaringan informasi guna penyusunan standar operasional, prosedur( SOP). Apabila telah secara resmi di undang-undangkan, tidak berarti akan menghilangkan atau meniadakan tuntutan dan peradilan bagi anak sebagai pelaku, tapi pola penanganannya saja yang berbeda,” pungkasnya.

Dirinya berharap semua komponen terkait dengan perlindungan anak, baik  orang tua, masyarakat juga pemerintah agar senantiasa memperhatikan dan berupaya maksimal memenuhi hak-hak dasar anak demi pertumbuhan dan perkembangan yang layak dan optimal. (Amperawarti)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *