BPTP-Balitbangtan NTT Wakilkan Staf di Bimtek PPID Wilayah NUSRA

KUPANG.NUSA FLOBAMORA–Badan
Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan-NTT mengutus satu staf mewakili lembaga dalam Bimtek PPID Wilayah Nusra (Bali, NTB  dan NTT). Kehadiran staf untuk mempelajari
Portal Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang merupakan program Kementerian Pertanian.
Dalam laporan BPTP Balitbangtan NTT yang diterima, Selasa (16/4/2019) disebutkan, Portal Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
merupakan salah satu strategi dalam melaksanakan pengembangan media informasi bagi kebutuhan internal maupun eksternal suatu organisasi seperti Kementerian Pertanian yang merupakan situs web yang terintegrasi dengan sistem aplikasi pendukung sistem informasi publik berbasis web yang dikembangkan PPID.
Pengembangan portal bertujuan agar suatu organisasi seperti halnya Kementerian Pertanian dapat memberikan layanan yang optimal kepada pemangku kepentingan dalam memperoleh akses informasi menggunakan media internet.
Selain itu,  tujuan utama sebuah portal adalah membangun komunikasi dengan cara mengikat pengunjung secara sukarela kedalam layanan yang disediakan.
Atas dasar itulah, maka untuk lebih meningkatkan pengelolaan portal PPID tersebut, maka telah dilaksanakan Bimtek Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada tanggal 11 – 13 April 2019 di BPTP Bali di Denpasar dengan jumlah peserta lebih kurang 20 orang  dan salah satu diantaranya adalah perwakilan dari BPTP-Balitbagtan-NTT.
Bimtek dibuka dengan resmi oleh Kepala BPTP Bali (Dr. Drh. I Made Ray Yasa, MP)  didampingi Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Publik -Biro Humas dan Informasi Publik Sekjen Kementan Jakarta (Wahyu Indarto).
Dalam sambutannya,  Ray Yasa  menyampaikan bahwa pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat wajib dilakukan dan melalui PPID Kementan dapat menunjukkan kemajuan dalam   pelayanan informasi public.
Dalam kesempatan yang sama, Wahyu Indarto mengatakan bahwa setelah disahkan dan diimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), tuntutan akan keterbukaan dalam memperoleh informasi semakin mendesak.
Kementerian Pertanian diwajibkan menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik secara,  akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
Beberapa hal penting lainnya yang menjadi penekanan dari materi-materi yang disampaikan selama bimtek bahwa setiap UPT harus segera mengusulkan nama TIM / pejabat dan pelaksana PPID ke Biro Humas dan Informasi Publik melalui Sekjen Kementerian Pertanian untuk diterbitkannya surat keputusan dan user name.
Oleh karena itu, diharapkan pula agar setiap UPT membuat rencana biaya khusus untuk  kegiatan PPID yang mencakup pendanaan untuk  pengadaan perangkat kerja dan biaya operasional lainnya.
Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan, maka perlu disediakan ruangan khusus yang dilengkapi dengan sarana prasarana (perangkat computer, internet, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan).
Dokumen-dokumen penting yang harus dimuat dalam Portal PPID, yaitu: Profil, sejarah, Visi Misi, DIPA, LAKIP series  5 tahun terakhir, RENSTRA, laporan keuangan,  DIPA, rekapitulasi  LHKP, LHKASN yang kesemuanya itu dalam  bentuk file PDF yang paling tidak harus di-update setiap semester atau setiap tahun.  Kegiatan bimtek ditutup Kepala Biro Informasi Publik (Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr, PhD), Sabtu 13 April 2019, Pukul 11.00 Wita.(Amperawati)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *