Bawaslu NTT Pastikan Kompetisi Ketat dan Rawan Pelanggaran

KUPANG.NUSA FLOBAMORA-–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT memastikan pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 terjadi kompetisi cukup ketat antar calon legislatif (caleg). Dalam kondisi ini, sangat rawan pelanggaran sehingga pengawasan partisipatif sangat diperlukan.

Anggota Bawaslu NTT selaku Kordiv Organisasi dan SDM,  Baharudin Hamzah, M.Si menyampaikan hal ini ketika membuka kegiatan Sosialisasi kerjasama pengembangan pengawasan partisipatif,

di Kupang, Rabu (13/3/2019). Hadir saat ini juga dua anggota Bawaslu NTT, Ketua KPU NTT, Thomas Dohu, pengurus Partai Politik, para wartawan media cetak, elektronik dan online.

Bahar mengatakan, agenda utama Bawaslu NTT menghadirkan para pihak sesungguhnya untuk sama-sama berdiskusi yang terfokus pada persiapan kampanye rapat umum dan kampanye media.

Menurut Bahar, tanpa terasa tahapan pemilu serentak  hampir memasuki babak final dan  sekarang ini ibarat sudah masuk semifinal. Tinggal 11 hari lagi waktu yang ditunggu-tunggu untuk kampanye rapat umum dan media yang digelar pada 24 Maret. Untuk itu, lanjut Bahar,  momentum kehadiran para pihak baik dari KPU, partai politik dan insan media untuk sama-sama berdiskusi termasuk sosialisasi produk aturan, regulasi untuk kampanye rapat umum yang waktunya 14 hari termasul kampanye media.

“Bawaslu menyadari benar bahwa pengawasan partisipatif menjadi sangat penting dalam memastikan pemilu ini  berintegritas dan profesional,” jelasnya.

Mantan Komisioner KPU Kota Kupang ini menegaskan, mengacu pada data pemilu 2019 maka saat  ini ada 101 dapil dimana ada dua dapil calon DPR RI,  ada 8 Dapil calon legislatif provinsi dan 91 dapil calon legislatif kabupaten/kota. Dengan jumlah caleg 10.014 orang termasuk 36 anggota calon DPD RI belum lagi dua pasangan calon presiden.

“Jadi kompetisinya sangat luar biasa dan itu memungkinkan terjadinya pelanggaran. Karena itu bawaslu merasa penting hadirkan para pihak dalam hal pengawasan partisipatif.   Para pihak duduk satu meja berdiskusi tentang berbagai produk hukum, aturan KPU, aturan bawaslu yang berkaitan dengan pemilu,” jelasnya.

Langkah ini, kata Bahar sebagai bagian dari pencegahan. Ini amanat UU sebelum sampai ke penindakan sehingga pihaknya melakukan ini. Semua pihak membicarakan hal mana yang terlarang, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh selama masa kampanye rapat umum dan tata cara beriklan di media.

Sementara Ketua KPU NTT, Thomas Dohu menegaskan, pada tahapan pelaksanaan kampanye umum dan media nanti, ada aturan-aturan yang wajib ditaati. Pihaknya berharap tentu apa yang diamanatkan dalam aturan perlu dilihat secara cermat.

Diapun meminta semua warga berpartisipasi mengikuti pemilu sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.(ER)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *