Orang Muda Lintas Iman Keluarkan Deklarasi Orang Muda di Kupang

KUPANG. NUSA FLOBAMORA–Orang Muda Lintas Iman dari Yogyakarta, Banda Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB) juga dari Atambua dan Kupang mengeluarkan deklarasi orang muda. Deklarasi yang berisi 6 point itu pada intinya jaringan orang muda lintas iman menjunjung tinggi semangat Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI sebagai landasan dan pedoman berbangsa dan bernegara.

Adapun deklarasi orang muda lintas iman tertanggal 14 Desember 2018 ini berisikan, Pertama, menolak segala tindakan diskriminatif di Indonesia. Kedua, menolak segala bentuk tindakan politis yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok. Ketiga, menolak tindakan kelompok yang menggunakan isu SARA dan ekslusifisme beragama yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan negara.

Keempat, mendorong implementasi kebijakan pemenuhan hak-hak kewarganegaraan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kelima, mendorong pemerintah daerah untuk membuat kebijakan berbasis kearifan lokal terkait KBB dan PTI. Keenam, sepakat dan bersedia menyuarakan narasi perdamaian untuk mewujudkan cita-cita persatuan dan kebhinekaan.

Deklarasi orang muda ini ditandatangani perwakilan dari Orang Muda Yogyakarta atas nama, Rifgiya Mufidah (Jaringan Gusdurian), Orang Muda Aceh atas nama, Fuadi Mardatillah (Solidaritas Perempuan Aceh), Orang Muda NTB atas nama, Masri Asril (Akapela NTB), Orang Muda Atambua atas nama, Carlos Tales (Komunitas Peacmaker Perbatasan), Orang Muda Kupang atas nama, Carningsih Bunga (Komunitas Peacemaker Kupang).

Pada kesempatan inipun Orang Muda Lintas Iman mengeluarkan rekomendasi terkait peraturan bersama Menteri PBM yakni, Pertama, peraturan bersama menteri terkait pembangunan tempat ibadah (PTI) harus direvisi terutama pasal 14 mengenai syarat jumlah pengguna rumah ibadah dan dukungan penduduk setempat. Kedua, mengenai perijinan sebagaimana dalam pasal 18 poin 3 khusus pembangunan rumah ibadah cukup dikeluarkan oleh Dinas perijinan terpadu atas dasar rekomendasi FKUB. Ketiga, mendesak pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan terkait KBB dan PTI berbasis kearifan lokal mengenai kerukunan dalam pendirian rumah ibadah. Keempat, kelompok lintas agama melakukan audiensi secara berkala kepada pemangku kebijakan terkait KBB.(ER).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *