Dinas PMD NTT Diduga  Diskriminatif  Pembayaran Honor Pelatih P2KTD

KUPANG.NUSA FLOBAMORA–— Kegiatan Orientasi Tugas Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) yang difasilitasi Satker Dinas PMD Provinsi NTT, melahirkan tanda tanya besar. Dalam kegiatan ini tercium  aroma  tak sedap kuat dugaan Dinas PMD NTT  diskriminatif dalam pembayaran honorium pelatih Orientasi Tugas Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) yang dilaksanakan di Hotel Sylvia Kupang, 2 – 9 Desember 2018.
Informasi yang diperoleh dari sumber yang minta namanya tidak ditulis media, Senin (10/12/2018) menjelaskan kronologinya. Dikatakan,  kegiatan Orientasi Tugas P2KTD ini merupakan kegiatan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  (Kemendesa PDTT) yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Satker Dinas PMD Provinsi NTT dengan menggunakan dana Dekonsentrasi tahun 2018. Untuk pelatih Orientasi P2KTD ini, melibatkan 3 orang dari unsur ASN (Dinas PMD Provinsi NTT) dan 6 Orang dari unsur Konsultan P3MD-PID NTT. Adapun para pelatih dari unsur ASN (Thobias Messakh, Fransiskus Sape dan Sem Halundaka). Pelatih dari unsur Konsultan Pendampingan Wilayah (KPW)  5 Provinsi NTT yakni Angge Kandidatus (Korprov NTT), Shabet Umar (TAM PED dan PEL), Albertus Magnus Wona (TAM PPID), Abdul Rifai Betawi (TAM Peningkatan Kapasitas PID), Silvester Kanisius Djogo Ule (TAM MIS PID)  dan Frans Hiburani (TAM PKK P3MD).
Untuk kegiatan P2KTD ini, dihadiri oleh 121 orang peserta yang mewakili berbagai lembaga seperti NGO, LSM Lokal, Universitas/Perguruan Tinggi  dari 21 Kabupaten se- NTT. Masing-masing Kabupaten diwakili oleh 6 enam peserta . Lalu, enam orang tersebut dikelompokkan dalam tiga bidang P2KTD yakni Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal, Bidang Infrastruktur Desa dan Bidang Sumber Daya Manusia.
Lembaga P2KTD yang sudah mengikuti orientasi ini,  nantinya bertugas mendampingi desa dalam aspek layanan teknis kegiatan inovasi di tiga bidang tersebut. Lokasi layanan mereka lebih fokus di desa-desa yang sudah berkomitmen melakukan replikasi inovasi yang sudah diminati desa-desa pada momentum Bursa Inovasi Desa  di Kabupaten masing-masing beberapa waktu lalu.
Frans Hiburani, selaku Tenaga Ahli Madya Peningkatan Kapasitas dan Kaderisasi P3MD,  KPW 5 Provinsi NTT mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan orientasinya sudah bagus. Peserta sangat antusias dan punya komitmen untuk menjadi motor pengerak di Kabupaten masing-masing untuk kegiatan inovasi. Semua peserta yang ikut ini, adalah orang pilihan Kabupaten yang sudah direkrut dan sudah masuk dalam direktory P2KTD Kabupaten. Mereka punya kerja untuk mendampingi desa yang mereplikasi inovasi yang sudah dibuatkan dalam kartu komitmen saat Bursa Inovasi Desa.
Ketika ditanya mengenai rumor adanya diskriminatif saat pembayaran honor  pelatih di Pelatihan Orientasi Tugas P2KTD, Frans Hiburani, selaku juru bicara dari pelatih non ASN membenarkan adanya tindakan yang kurang mengenakkan tersebut.
“Yah memang kalau mau dilihat diskriminatif ada. Tidak eloklah. Tadi teman-teman pelatih dari non ASN hanya menerima Rp. 955.000,00. Sedangkan pelatih dari unsur ASN  Rp. 2.600.000,00.  Ini persoalannya bukan pada nilai  besar kecilnya nominal yang diterima. Tapi yang kurang transparan dasar pertimbangannya apa?.  Sama-sama pelatih, dalam satu tim tandem, yang ASN terima besar, yang dari pendamping profesional terima kecil,” kata sumber ini mengutip pernyataan kekesalan Hiburani.
Menurut Hiburani, dugaan praktek diskriminatif ini juga bukan baru terjadi pada Orientasi Tugas P2KTD ini . Sebelumnya pada pelatihan-pelatihan Peningkatan Kapasitas Pendamping Lokal Desa  (PLD) Program Inovasi Desa (PID) yang digelar secara maraton pada Bulan Oktober – Nopember 2018 lalu, diskriminasi itu juga sudah ada.
Contoh lain, saat pelatihan Rayon 1 (Kabupaten sedaratan Timor, Alor, Sabu Raijua dan Rote Ndao)  tanggal 6 – 10 Oktober 2018, Pelatih ASN mendapat honor Rp. 2,6 juta. Pelatih non ASN (Unsur KPW 5 NTT dan Unsur TA Kabupaten) dibayar Rp 625.000. Saat itu protes sempat terjadi. Kemudian beberapa minggu kemudian mereka (Dinas PMD NTT) tranfer tambah untuk genapi angka Rp 1,4 juta/orang. Tapi tetap beda pelatih ASN dan Pendamping Profesional.
Hal yang sama terjadi saat pelatihan PLD Rayon Sumba tanggal 22 – 26 Oktober 2018. Pelatih dari unsur KPW 5 NTT Rp. 2 juta, Pelatih dari Kabupaten (Unsur TA Kabupaten) se daratan Sumba Rp. 1,2 juta. Pelatihan PLD Rayon Maumere, tanggal 3 – 7 Nopember 2018 dan Rayon Labuan Bajo, 10 – 14 Nopember 2018,  juga demikian. Pelatih dari KPW Rp 2,3 juta dan pelatih dari unsur TA Kabupaten Rp, 1,2 juta.
 “Ini kan diskriminatif juga, Sama-sama pelatih, sama-sama mengajar, sama-sama capek, koq diupahi bervariasi begitu. Ini ada apa sebenarnya,” tegasnya.
Dari rentetan kasus ini, menunjukkan bahwa diduga “Juknis Karet” yang dibuat. Karena sebentar bisa diubah-ubah. Padahal TOR untuk pelatihan dimana-mana hampir sama.
“Saya ambil contoh untuk kegiatan Kemendesa yang menggunakan Even Organiser. Konsolidasi 2 hari dibayar dengan uang harian dan hari melatih di kelas dibayar Rp. 500 ribu perhari. Ini untuk honor saja. Belum transpor lokalnya dan akomodasi dan penginapan. Itu standarnya begitu. Nah, standar yang dana dekonsentrasi seperti apa, kami tidak tahu,” tambahnya.
Kepala PMD NTT, Drs. Flori Mekeng ketika dihubungi dan di SMS ke ponselnya untuk mengklarifikasi persoalan ini tidak  merespon sedikitpun.(*/ER).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *