Digugat di PN Kupang Refafi Gah Nilai Jimi Sianto Berhalusinasi

KUPANG.NUSA FLOBAMORA—--Perseteruan internal di tubuh Partai Hanura NTT memanas. Pasca gugatan yang dilakukan Jimi Sianto, SE, MM di Pengadilan Negeri Kupang terhadap pimpinan DPD Hanura NTT dan pimpinan DPRD NTT, Ketua DPD Hanura NTT, Drs. Refafi Gah, angkat bicara. Refafi menilai Jimi Sianto dianggapnya sebagai manusia yang masih berhalusinasi, ingin membuat diri menjadi orang penting tapi lupa diri karena sebenarnya Jimi tidak memiliki kekuatan hukum lagi.
Refafi Gah bersama tim kuasa hukumnya, yang diketuai Lesly A.Lay, SH dengan anggota  Petrus Selestinus, SH, Drs Refafi Gah, SH, Silfester Nong , SH, kepada wartawan di Swiss Bellinn Kristal, Kamis (6/12/2018) menegaskan, siap menghadapi gugatan Jimi Sianto, SE.MM. Menurutnya, apa yang dilakukan Jimi Sianto adalah hak secara pribadi. Sebagai seorang warga negara dalam alam demokrasi ini tentu semua mencari keadilan, itu haknya dan pihaknya siap menghadapi gugatannya.
Refafi Gah beralibi, Jimi Sianto sudah dipecat oleh Oesaman Sapta dan kartu tanda anggota( KTA) partai Hanura juga sudah dicabut.Pertanyaannya, kalau sudah dipecat dari Ketua DPD Partai Hanura NTT dan dicabut KTA-nya maka keberadaan Jimi di DPRD NTT mewakili siapa? Tidak ada partai independen.
“Bulan Maret 2018, Partai Hanura sudah memproses pengganti antar waktu( PAW) Jimi Sianto. Sebenarnya pak Jimi Sianto itu, saya anggap manusia yang masih berhalusinasi, ingin membuat diri menjadi orang penting tapi lupa diri. Dia itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Dia tidak boleh lagi mengatasnamakan partai Hanura dan kami siap menggugat balik dia, karena masih ada oknum-oknum yang mengatasnamakan ketua DPD Hanura NTT dan sebagainya, memakai lambang Hanura, itu sudah tidak diperkenankan lagi. Karena berdasarkan hukum, sesuai keputusan Dewan Pimpinan Pusat( DPP) Hanura, Jimi Sianto sudah dipecat dan digantikan Refafi Gah sebagai Ketua DPD Hanura NTT yang sah yang diakui negara,” tegasnya.
Refafi Gah membeberkan bukti hukumnya dimana dia sebagai Ketua DPD Hanura NTT berupa surat-surat yang menyangkut pemilukada dan pemilu legislatif yang ditanda tangani dirinya sebagai ketua dan Siprianus Ritan sebagai Sekretaris partai dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
‘Artinya, bahwa kepemimpinan partai Hanura NTT Refafi Gah dan Sekretaris Siprianus Ritan sah secara hukum de facto dan de jure. Kalau pak Jimi Sianto sekarang berkoar-koar, saya pikir dia hanya berhalusinasi.Dia pikir dengan menggugat kami dia bisa mengulur-ulur proses PAW-nya dia, itu semua imposible,” katanya.
Dijelaskannya,  PAW ini tetap dijalankan terus dan sudah lengkap prosesnya dan sudah masuk ke Biro Pemerintahan untuk diteruskan ke Jakarta. Oleh karena itu, kata Refafu, tidak ada alasan untuk Jimi Sianto melakukan gugatan, dan pihaknya sudah membentuk tim hukum dan menurutnya, ini adalah persoalan kecil.
Sementara Ketua tim kuasa hukum Refafi Gah, Lesly A.Lay, SH mengatakan, sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Jimi Sianto, sudah  diterima. Dalam hal ini tentu pihaknya menghormati proses hukumnya. Secara materi perkara akan dipelajari dan tentunya siap menghadiri persidangan sesuai jadwal panggilan yang sudah ada. Hanya saja bicara terkait substansi perkara yang dituntut, dia mempersoalkan pencabutan KTA, pergeseran dari pada fraksi kemudian usulan antar waktu.
Sehubungan dengan hal-hal yang dipersoalkan itu, kata Lesly, itu terkait dengan urusan partai politik bukan urusan pribadi-pribadi atau orang perorang termasuk ketua partai Hanuran NTT dan sekretaris secara pribadi, ketua DPRD NTT secara pribadi bukan soal jabatannya.
Menurutnya, adalah keliru jika Jimi Sianto mengajukan gugatan terhadap pribadi. Dia harus mengajukan gugatan terhadap orang didalam kapasitas jabatan itu,  atau menjalankan  jabatan bukan secara pribadi. Terkait dengan pencabutan KTA, itu adalah mekanisme organisasi ada pedoman organisasi (PO)nya.
” Saya kira pak Jimi cukup paham itu, jadi sekarang dia lakukan tindakan seperti ini, tolong baca kembali aturan organisasi itu sehingga mengambil tindakan-tindakan yang merugikan kami juga,  kami merasa  gugatan ini merugikan kami karena kami digugat secara pribadi. Sementara urusan yang dipersoalkan itu urusan organisasi dalam hal ini partai Hanura,”katanya.
Berbicara lebih jauh terkait dengan normatif, menurutnya, ini urusan partai politik. Kalau seandainya Jimi Sianto merasa keberatan dia melaporkan ke Mahkamah Partai maka Mahkamah partai akan menyelesaikan dulu, baru punya hak menggugat. Pertanyaannya, apakah dia sudah melaporkan atau belum ke mahkamah partai.
Untuk diketahui, Jimi Sianto bersama kuasa hukumnya, Fransisco Bessie secara resmi menggugat pimpinan DPD partai Hanura NTT dan Ketua DPRD NTT di Pengadilan Negeri( PN) kupang, dengan alasan utama, perbuatan tidak menyenangkan dan memberhentikannya dari jabatan ketua fraksi partai Hanura DPRD Provinsi NTT serta usulan pemberhentian pergantian antar waktu yang diajukan oleh partai Hanura. (ER).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *