Survei Pola Konsumsi Warga di Kota,  BPS NTT Lakukan SBH

KUPANG.NUSA FLOBAMORA—Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah penduduk  sebesar 5, 3 juta jiwa, memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah di berbagai lapangan usaha  antara lain pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sebagainya. Pertambahan penduduk  seiring dengan peningkatan permintaan konsumsi barang dan jasa, mengakibatkan sektor perdagangan berkontribusi paling besar dalam perekonomian di NTT selain pertanian. Potensi-potensi tersebut mampu mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 5,14, pada triwulan 3 tahun 2018. Untuk mengukur tingkat konsumsi masyarakat khususnya di daerah perkotaan maka, Badan Pusat Statistik ( BPS) NTT menyelenggarakan survei biaya hidup  (SBH) 2018.

Demikian dikatakan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat saat memberikan sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda)  NTT, Ir. Wayan Darmawa, MT pada acara sosialisasi SBH dan expose data strategi statistik distribusi NTT tahun 2018, di Swiss Bellin Hotel Kupang,  Senin ( 19/11/2018)

Dikatakan Gubernur Viktor, indeks harga konsumen ( IHK) merupakan salah satu data strategis BPS yang diperlukan sebagai dasar penentuan kebijakan pemerintah. Persentase perubahan IHK atau yang lebih dikenal dengan istilah tingkat inflasi/ deflasi, merupakan indikator penting yang kualitas datanya perlu ditingkatkan dari waktu kewaktu.

Menurut Gubernur Viktor,  salah satu bahan dasar pembentuk IHK adalah survei biaya hidup ( SBH). Tahun 2018 ini, SBH dilaksanakan dengan tujuan, melihat perubahan pola konsumsi masyarakat. Perubahan pola konsumsi tersebut mengakibatkan paket komoditas, dan diagram timbang hasil SBH 2012 sudah tidak sesuai lagi, untuk menggambarkan keadaan sekarang secara tepat. SBH 2018 bertujuan untuk menghasilkan paket komoditas dan diagram timbang terbaru dalam perhitungan indeks harga konsumen.

Dikatakannya, Data inflasi sangat penting bagi pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk membentuk kebijakan yang menyangkut penendalian harga, tarif, subsidi dan rencana pengadaan barang. Selain itu, pemerintah menggunakan data ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan fiskal dan moneter, perhitungan pendapatan regional, indeksasi anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah membentuk tim pengendalian inflasi daerah( TPID), yang diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT,  Maritje Pattiwaelapia dalam paparannya mengatakan, indenks harga konsumen( IHK) merupakan salah satu data strategis BPS  yang diperlukan sebagai dasar penentuan kebijakan pemerintah. Salah satu bahan dasar perhitungan IHK adalah survei biaya hidup ( SBH).

Dikatakan Maritje, SBH pertamakali dilakukan pada tahun 1977/1978 dilanjutkan pada tahun 1988/ 1989 / 1996 dan 2002, 2007 serta data terakhir tahun 2012. SBH tahun 2018 merupakan survei ke 7.

Adapun maksud dan tujuan SBH 2018, kata Maritje,  untuk medapatkan pola konsumsi masyarakat sebagai bahan penyusunan diagram timbang dan paket komoditas yang baru dalam penghitungan IHK. Untuk memperoleh paket komoditas dan diagram timbang untuk memperbaharui IHK tahun dasar 2012.  Mendapatkan data nilai konsumsi dasar.  Mendapatkan keterangan tentang profil sosial ekonomi rumah tangga perkotaan. Melengkapi data yang diperlukan untuk penghitungan pendapatan regional dan nasional. Digunakan sebagai bahan dan analisa perekonomian.

Menurutnya, dasar pemilihan   IHK yang baru yaitu berdasarkan produk domestik regional bruto( PDRB), pengeluaran perkapita, letak geografis serta mempertimbangkan usulan dari BPS Provinsi.

Penyusunan IHK ada beberapa tahapan yaitu, Penyusunan paket, Komoditas diperoleh dari SBH, Pemilihan pasar observasi, Penentuan frekwensi pencacahan, Pencatatan harga, Penghitungan dan Pelaporan.

Dalam sosialisasi ini, Kepala BPS juga mengharapkan, tim pemantauan dan pengendalian infkasi daerah dan satuan tugas yang hadir mengikuti kegiatan ini,  bisa lebih memahami proses bisnis BPS dalam menghasilkan data khususnya dalam perhitungan inflasi. ( erni amperawati)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *