NTT Berada Dalam Rata-rata Indeks Resiko Tinggi Bencana

KUPANG.NUSAFLOBAMORA— Menurut indeks resiko bencana di Indonesia ( IRB, BNPB 2013) menunjukkan bahwa , rata-rata indeks resiko bencana di 22 Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT berada dalam kelas resiko tinggi. Ancaman bencana di NTT diantaranya banjir, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, abrasi, dan kebakaran lahan. Pelaksanaan lokakarya perencanaan pembangunan desa berbasis pengurangan resiko bencana inklusif, merupakan suatu proses pemaduan perencanaan pembangunan desa dengan pengurangan resiko bencana.
Hal ini dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Ir. Benediktus Polo Maing saat memberikan sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Badan Pelaksana Bencana Daerah ( BPBD) NTT, Tini Thadeus, S.H pada acara Lokakarya perencanaan pembangunan Desa berbasis pengurangan resiko bencana inklusif di Hotel Amaris Kupang, Selasa (13/11/2018).
Dikatakan Polo Maing, sesuai dengan Undang-Undang nomor : 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab dalam pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan. Dijelaskannya, setiap warga negara berhak untuk berperan serta secara aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kegiatan penanggulangan bencana , khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya.
Oleh karenanya, kata Polo Maing, sangat penting untuk merencanakan dan menyelenggarakan pembangunan yang berbasis pengurangan resiko bencana, dalam rangka melindungi hasil-hasil pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membentuk masyarakat Desa yang tangguh terhadap bencana.
Dijelaskan Sekda Polo Maing, bahwa sejalan dengan mandat dan Undang-Undang nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa perlu dilaksanakan secara partisipatif. Artinya, dalam upaya pemaduan pengurangan resiko dengan program pembangunan, semua kelompok masyarakat perlu dilibatkan secara aktif terutama keterlibatan kelompok masyarakat yang paling berisiko mencakup anggota masyarakat dari keluarga miskin, anak, perempuan, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia.
Menurutnya, untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan maka, penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa, haruslah bersifat multisektoral,aksesibel dan inklusif yang artinya proses perencanaan pembangunan Desa dilakukan untuk mengidentifikasi serta memetakan potensi dan risiko yang ada di Desa untuk kepentingan semua kelompok masyarakat Desa.
Hadir pada acara tersebut, Country Direktur ASB Idonesia Melinda Margaretha, Ari Ananta dari Projeck koordinasi untuk ASB Indonesia dan Philipina. Peserta dari Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa se-NTT, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT, Dinas terkait, penyandang disabilitas kota Kupang. (Erni Amperawati)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *