PT PKGD Minta Pemkab Kupang Berlaku Adil

KUPANG.NUSAFLOBAMORA—-Tim kuasa hukum PT. Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD) kembali menyatakan sikap terkait pemberian ijin usaha industri dalam usaha pengembangan industri garam. Pihak PT PKGD meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) Kupang berlaku adil dalam memberikan ijin usaha  di lahan Hak Guna Usaha (HGU)  seluas 3.720 hektar  di wilayah kabupaten Kupang. Pemkab selama ini terkesan berlaku tidak adil dengan memudahkan perusahaan lain melaksanakan kegiatan usaha di lahan HGU miliknya.

Juru bicara Kuasa Hukum PT PKGD, Hendri Indraguna menyampaikan hal ini dalam keterangan pers kepada wartawan di Kupang, Rabu (7/11/2018).

Hendry menilai, sikap Pemkab Kupang selama ini terkesan menyulitkan PT. PKGD dalam memperoleh IUI, dan justru memberikan kebebasan tersendiri bagi perusahaan lain di wilayah itu dengan inisial ‘GIN’ yang semestinya tidak memiliki kewenangan di dalam lahan HGU tersebut.

Dikatakannya, kepemilikan HGU itu sesungguhnya adalah milik pihaknya dan harus  memperoleh ijin usaha industri (IUI) namun dalam prosesnya sangat sulit. Terkesan ada perbedaan dalam hal urusan ijin dimana perusahaan lain begitu dipermudah sementara pihaknya dipersulit, ini sangat tidak adil.

“Alangkah baiknya PT. PKGD juga diberikan ijin yang sama untuk melakukan usaha Industri di wilayah itu. Apalagi PT. PKGD adalah sah memiliki hak guna usaha lahan HGU dengan nomor 6/1992.

Biar adil, sama rata. Maka saya minta kepada pemda terkait keluarkan saja IUI kepada kita supaya kita bisa kerja. Tidak usah pakai amdal dan lain-lain, atau berhentikan dua-duanya,” tegas Hendry.

Pada kesempatan ini juga Hendry menerangkan soal pelunasan  kewajiban kepada pemerintah deerah berupa pembayaran beban pajak hingga tahun 2018 melalui Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Kupang. pihaknya membayar PBB lahan HGU nomor 06/1992 sebesar Rp. 857.209.312.

Hal lain yang disampaikan oleh pihak PT. PKGD adalah terkait kesulitan mereka memperoleh persetujuan atau tanda tangan camat dan bupati terhadap permohonan rekomendasi terkait advice plan yang dibutuhkan dalam pengurusan ijin Amdal.(*/erni amperawati).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *