PT PGGS Siap Lunasi Tunggakan Pajak Rp 857 Juta

KUPANG.NUSAFLOBAMORA—--Para Advokat yang tergabung di Law Firm Henry Indraguna & Partners yang bertindak sebagai kuasa hukum PT Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD) dan PT Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) angkat bicara soal tunggakan pajak atas lahan HGU seluas 3.720 hektar  di wilayah Kabupaten Kupang. Total tunggakan PBB senilai Rp 857 juta lebih akan segera dilunasi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara.
Juru bicara PT PKGD dan PGGS, Henry Indraguna didampingi rekan-rekannya kepada wartawan, Rabu (7/11/2018) menjelaskan mengenai upaya pelunasan terhadap tunggakan pajak PBB diatas lahan HGU milik perusahaannya.
Dijelaskannya bahwa pelunasan  kewajiban kepada pemerintah deerah berupa pembayaran beban pajak hingga tahun 2018 melalui Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Kupang segera dipenuhi. Pihaknya akan  membayar PBB untuk  lahan HGU nomor 06/1992 sebesar Rp. 857.209.312.
“Kami datang ke Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Kupang sebagai bentuk tanggung jawab bahwa kami patuh dan taat hukum. Pembayaran pajak ini sebagai bentuk dukungan taat pajak yang diprogramkan pemerintah. Dengan pembayaran pajak ini membuktikan bahwa negara mengakui HGU nomor : 6/1992 yang dimiliki PT PKGD. Dengan demikian sangat jelas siapa pemilik lahan HGU itu,” kata Henry.
Dijelaskannya, kewajiban membayar tunggakan pajak siap dilakukan namun kontribusi pemkab Kupang terhadap perusahaannya terkesan dipersulit. Menyangkut uang sangat cepat ditagihkan ke pihaknya namun kewajiban pemerintah untuk memberikan ijin usaha industri sulit dikeluarkan.
“Mengherankan buat kami, perusahaan berinisial GIN berusaha  di HGU kami  lalu yang bayar pajak siapa. Kami yang bayar PBB tapi yang pakai orang lain, ini ada apa. Kami punya HGU tetapi dipersulit.
Ini terkesan berlaku tidak adil dengan memudahkan perusahaan lain melaksanakan kegiatan usaha di lahan HGU kami,” kata Henry.
Hal lain yang disampaikan oleh pihak PT. PKGD adalah terkait kesulitan mereka memperoleh persetujuan atau tanda tangan camat dan bupati terhadap permohonan rekomendasi terkait advice plan yang dibutuhkan dalam pengurusan ijin Amdal.
Henry menilai, sikap Pemkab Kupang selama ini terkesan menyulitkan PT. PKGD dalam memperoleh IUI, dan justru memberikan kebebasan tersendiri bagi perusahaan lain di wilayah itu dengan inisial ‘GIN’ yang semestinya tidak memiliki kewenangan di dalam lahan HGU tersebut.
Dikatakannya, kepemilikan HGU itu sesungguhnya adalah milik pihaknya dan harus  memperoleh ijin usaha industri (IUI) namun dalam prosesnya sangat sulit. Terkesan ada perbedaan dalam hal urusan ijin dimana perusahaan lain begitu dipermudah sementara pihaknya dipersulit, ini sangat tidak adil.
“Alangkah baiknya PT. PKGD juga diberikan ijin yang sama untuk melakukan usaha Industri di wilayah itu. Apalagi PT. PKGD adalah sah memiliki hak guna usaha lahan HGU dengan nomor 6/1992.
Biar adil, sama rata. Maka saya minta kepada pemda keluarkan saja IUI kepada kami supaya kami mulai bekerja. Tidak usah pakai amdal dan lain-lain, atau berhentikan dua-duanya,” tegas Henry.(erni amperawati).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *