PT PKGD Adukan PT GIN ke DLHK Kabupaten Kupang

KUPANG.NUSAFLOBAMORA—Pihak PT Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD) yang telah mengambil alih kepemilikan PT Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) mengadukan PT GIN ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kupang.

Tujuan pengaduan ini karena PT GIN atas dugaan tidak adanya izin Lokasi, izin Lingkungan, UKL-UPL, SPPL sedangkan sebagaimana di ketahui bahwa hingga saat ini PT GIN telah melakukan kegiatan tambak garam di atas lahan HGU milik PT Puncak Keemasan Garam Dunia, bahkan PT GIN juga telah melakukan panen garam sebanyak 2 kali.

Dalam siaran pers para advokat yang tergabung di Law firm Henry Indraguna dan patners yang diterima wartawan,  Kamis (31/11/2018) disebutkan, bahwa selama ini PT GIN melakukan kegiatan panen garam belum mempunyai izin Amdal padahal sebagai orang yang paham hukum seharusnya kuasa hukumnya harus jeli dalam membaca dan memahami perundang – undangan yang berkaitan dengan izin – izin dalam melakukan kegiatan tambak garam.

Apabila kuasa hukum PT GIN mengatakan tidak perlu izin Amdal menurut pihaknya itu logika yang membingungkan. Memang menurut Permen nomor 5 tahun 2012 bahwa tidak di atur secara khusus dampak lingkungan tambak garam namun perlu kegiatan tambak garam memerlukan pengerukan tanah dan pemanfaatan air laut. Berdasarkan hal tersebut maka PT GIN harus memiliki izin pertimbangan lingkungan dari instansi berwenang.

Pihak PT PGGS mempertanyakan kredibilitas kuasa hukum PT GIN yang seolah – olah dengan gampangnya mengatakan bahwa kegiatan yang mereka lakukan tidak memiliki dampak lingkungan yang penting sebagaimana diatur dalam Permen 5 tahun 2012.

Pihak PT PGGS  berharap Pemerintah Kabupaten Kupang  dengan segera memproses pengaduan PT PGGS tersebut, apakah perlu ada atau tidak izin lingkungan, izin lokasi, UKL – UPL, SPPL dari PT GIN. Dikarenakan jawaban dari DLHK Kabupaten Kupang sangat penting agar permasalahan perizinan yang selama ini diduga ada kejanggalan sehingga membuat para investor enggan menanamkan modalnya di Kabupaten Kupang dan juga bisa mempengaruhi proses pembangunan daerah Kabupaten Kupang.(*/erni amperawati)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *