Kuasa Hukum PT PKGD Tidak Menyudutkan Pihak Manapun

KUPANG.NUSAFLOBAMORA–-Para Advokat yang tergabung di Law Firm Henry Indraguna & Partners dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum dari PT. Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD)  yang dalam hal ini telah mengambil alih kepemilikan PT. Panggung Guna Ganda Semesta menanggapi polemik yang berkembang akhir-akhir ini. Informasi bahwa PT PGGS Mengecam Gubernur NTT samasekali tidak benar.

Juru bicara Tim kuasa hukum PT PKGD, Henry Indraguna dalam press release yang diterima Nusa Flobamora,  Selasa (30/10/2018). mengatakan, pemberitaan salah satu media online di Kupang bahwa kuasa hukum PT PKGD mengecam Gubernur NTT itu tidak benar. Dirinya perlu meluruskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan  pernyataan yang mengecam gubernur. Tidak Ada satu katapun pernyataan yang menyebut bahwa pihaknya  mengecam gubernur, selain Itu dapat juga dibuktikan bahwa semua isi berita di Media Kupang semuanya sama yaitu tidak ada kata mengecam gubernur.

“Wartawan media online tersebut sudah meminta maaf kepada kuasa hukum PT PKGD dan juga telah meralat tulisan yang mengatakan bahwa kuasa hukum PT PKGD mengecam Gubernur NTT,” katanya.

Selain itu PT PGGS juga ingin menjelaskan perihal informasi yang didapatkan dari media bahwasanya mantan Bupati Kupang menantang PT.PKGD untuk membuktikan masalah pelepasan Hak.

Henry juga menanggapi tantangan Titu Eki yang menantang PT PKGD agar membuktikan masalah pelepasan hak atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT PGGS yang telah diakuisisi PT PKGD.

Henry menjelaskan, PT PKGD adalah investor yang butuh kejelasan dalam hal penegakan hukum atas HGU yang diberikan oleh Negara melalui Undang-Undang Pokok Agraria.

Dalam penjelasannya Henry menegaskan, PT PKGD adalah investor baru yang telah mengakuisisi PT PGGS pada tahun 2017. oleh karena itu sangat tidak relevan jika PT.Puncak Keemasan Garam Dunia ditanyakan perihal pelepasan hak. Namun yang pasti menurut Peratuaran Perundang -Undangan apabila suatu lahan telah diterbitkan sertifikat hak guna usahanya maka hak atas lahan tersebut dimiliki oleh Pemegang Sertifikat selama jangka waktu yang Ditentukan oleh undang – undang Pokok agraria.

“Kami hanya ingin bekerja. Kami tidak menginginkan ada tantang menantang karena hal tersebut malah akan menjadikan pembangunan industri garam di Kabupaten Kupang terhambat,” ujarnya.

Dirinya meminta mantan Bupati Kupang, Titu Eki menanyakan perihal pelepasan hak lahan HGU di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang dan bukan menanyakan persoalan pelepasan hak tersebut kepada PT PKGD. Titu Eki perlu membuktikan bahwa lahan HGU PT PGGS itu adalah tanah ulayat melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bukan terus membuat pernyataan bahwa lahan HGU itu adalah tanah ulayat.

“Kami e juga pertanyakan sikap Titu Eki yang sangat gigih bahkan diduga melindungi kepentingan PT.GIN. Sebenarnya PT.GIN itu perusahaan BUMD atau perusahaan swasta,  sampai dengan sangat gigih membela kepentingan PT.GIN, pertanyaannya ada Apa Ini,” tanyanya.

Henry mengatakan bahwa hingga saat ini sikap PT PGGS sangat Jelas yakni Hak guna usaha atas lahan seluas 3720 Ha tersebut dimiliki PT PKGD  Sebagaimana telah diatur oleh Undang -Undang yang berlaku. Henry dengan tegas juga menyampaikan bahwa sangat tidak setuju Kehadiran perusahaan – Perusahaan lain melakukan Kegiatan tambak garam diatas milik HGU PT PGGS.

Henry Partners sangat berharap kepada Titu Eki dapat memberi penjelasan agar Masyarakat dan PT PGGS sebagai Investor tidak dibingungkan karena sebagai Investor berhak mendapatkan kepastian Hukum dalam menjalankan Usaha.

Pihaknya membuka diri kepada pihak-pihak yang melakukan kegiatan tambak garam diatas lahannya untuk mencari cara penyelesaian secara damai. Kapanpun dan dimanapun  membuka diri. Sikap  membuka diri untuk mencari penyelesaian secara damai ini adalah sikap demi kepentingan masyarakat Kabupaten Kupang yang butuh peningkatan Kesejahteraan hidup.

“Kami  memohon kepada Pejabat Pemerintah Kabupaten Kupang untuk kiranya segera mengeluarkan ijin-Ijin Perihal Kegiatan industri garam agar PT PKGD secepatnya bisa bekerja,” ujarnya.(*/erni amperawati)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *