Jawaban Kuasa Hukum PT GIN Membingungkan

KUPANG.NUSAFLOBAMORA—-Para Advokat yang tergabung di Law Firm Henry Indraguna & Partners dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum dari PT. PUNCAK KEEMASAN GARAM DUNIA yang dalam hal ini telah mengambilalih kepemilikan PT. PANGGUNG GUNA GANDA SEMESTA (PGGS) angkat bicara. Para advokat mengingatkan kembali kepada PT.Garam Indo Nasional (GIN) agar mereka memperbanyak membaca agar pengetahuan tentang informasi-informasi terbaru dapat dipahami.
Kuasa Hukum PT PGGS, Henry Indraguna dalam siaran persnya yang diterima, Minggu (28/10/2018)
menjelaskan bahwa sangat jelas Kepala DLHK Kabupaten Kupang telah mengeluarkan pernyataan yang dimuat dalam media massa. Dalam pernyataan kepala DLHK jelas disebutkan bahwa mereka tidak atau belum mengeluarkan Amdal dikarenakan PT.GIN belum bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta DLHK kabupaten Kupang diantaranya Izin Lokasi, Izin Lingkungan. Dari pernyataan tampak jelas bahwa sebenarnya PT.GIN sedang dalam proses pengurusan izin Amdal.
“Kenapa kuasa hukum PT.GIN mengatakan bahwa kegiatan mereka tidak perlu ijin amdal? Kami mempertanyakan logika berpikir mereka serta kami juga meminta logika berpikirnya diluruskan. Jawabanya agar masyarakat jangan dibuat bingung. Masyarakat harus diberitahukan informasi yang sesungguhnya,” katanya.
Menurut Hendri, sebenarnya ada 2 hal yang PT.GIN sebenarnya ketahui tapi mereka tidak akui. Hal pertama, kepala DLHK sudah mengeluarkan pernyataan bahwa izin Amdal PT.GIN belum diterbitkan karena PT.GIN belum bisa memberikan persyaratan seperti Izin Lokasi, izin lingkungan itu. Berarti sebenarnya PT.GIN sedang mengurua ijin amdal artinya juga mereka butuh ijin amdal dalam tambak garam di lahan yang terdapat dalam HGU milik PGGS.
“Hal kedua Kuasa Hukum PT.GIN mengatakan bahwa mereka tidak butuh izin Amdal dalam melakukan kegiatan tambak garam dengan berbagai alasan-alasan yang menurut kami dapat membuat masyarakat bingung. Kalau PT.GIN tidak perlu ijin amdal seperti dikatakan kuasa hukumnya tapi kenapa mengajukan permohonan ijin amdal ke DLHK Kupang. Mereka Butuh izin Amdal tapi Malu-Malu mengakui kalau mereka butuh,” ujar Hendri.
Dikatakannya, kalau PT.GIN mengatakan Bahwa mereka tidak wajib amdal karena sesuai pasal 5 permen lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2012, maka dirinya meminta PIHAK PT.GIN membaca peraturan menteri kembali. Dalam pasal tersebut disebutkan usaha tidak wajib Amdal APABILA berdasarkan pertimbangan ilmiah, ,tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.
“Namun perlu kami jelaskan pihak yang berwenang memberikan pertimbangan Ilmiah tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup adalah Pihak kementrian Lingkungan Hidup atau khususnya DLHK di kabupaten Kupang. Jadi kenapa dikatakan bahwa kegiatan tambak Garam tersebut tidak menimbulkan dampak penting lingkungan Hidup? Memangnya mereka bisa mengetahui apa saja ada atau tidaknya dampak lingkungan yang dimaksud. Kami meminta PT.GIN untuk tidak mengambil alih kewenangan DLHK kabupaten Kupang,” ujarnya.
Pada kesempatan ini, dia kembali menjelaskan kepada masyarakat bahwa apapun kegiatan usahanya apalagi yang bersentuhan langsung dengan lingkungan seharusnya memiliki izin karena izin tersebut penting agar kegiatan yang dilakukan tidak dianggap Ilegal.(erni amperawati).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *