Wujudkan Reformasi Birokrasi yang Bersih Dalam Pelayanan Publik

KUPANG.NUSAFLOBAMORA—-Badan Koordinasi Kehumasan ( BAKOHUMAS) lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar acara pertemuan Bakohumas  lingkup pemerintah Provinsi NTT, dalam rangka  mewujudkan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan mengusung tema” Reformasi birokrasi dilingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur” menghadirkan pejabat TNI/POLRI, Forpimda Tingkat Kabupaten/Kota  dan Provinsi NTT berlangsung di Hotel Ima Kupang, Kamis,(25/10/2018).

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat  dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten III setda Provinsi NTT, Stef Ratoe Oedjoe mengatakan, secara umum birokrasi kita saat ini dihadapkan dengan 3 (tiga) tantangan besar, pertama, Birokrasi yang belum seutuhnya akuntabel yang ditandai dengan masih rendahnya komitmen untuk memberantas korupsi, APIP belum optimal, manajemen kinerja dan pembangunan belum optimal.

Kedua, Birokrasi yang masih belum efektif dan efisien, yang ditandai dengan masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, penegakkan hukum yang masih lemah, pengadaan barang dan jasa belum transparan, ukuran organisasi masih gemuk dan belum sinergis satu sama lain, manajemen sumber daya manusia yang belum berjalan dengan baik.

Ketiga,  Pelayanan publik yang masih belum optimis sesuai dengan harapan masyarakat, yang ditandai dengan proses pemberian ijin masih berbelit panjang dan belum transparan.

Dikatakan Gubernur Viktor, pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah Provinsi NTT dalam pelayanan publik harus berkualitas  untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat maka, perlu terciptanya tata kelola yang baik. Hal tersebut harus didengungkan dalam berbagai forum untuk menjawab perubahan yang sangat dinamis, membangun komitmen dan kesungguhan dari semua pemangku kepentingan terutama pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT, sebagai ujung tombak informasi dalam menyampaikan program dan kinerja. Pemerintah dituntut kemampuannya untuk berperan aktif dalam mengembangkan dan memelihara hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, serta dapat menyediakan dan memperluas segala bentuk informasi  tentang kebijakkan dan program kegiatan pemerintah Provinsi NTT.

Gubernur Viktor yang dikenal tegas ini mengharapkan, melalui BAKOHUMAS  Provinsi NTT sekiranya dapat berperan aktif secara sistematis, sinergi dan efektif terhadap kompleksitas  berbagai tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah dalam mendukung proses penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam bingkai Nusa tenggara Timur bangkit menuju masyarakat sejahtera.

Sementara itu Kepala Biro Organisasi Fery J Kapitan yang didampingi Kepala Biro Humas, Semuel Pakereng dalam  materinya  menjabarkan, hakekat birokrasi reformasi adalah sebuah proses perubahan, bergerak dengan berubah untuk lebih baik dari saat ini.

“Isu-isu yang berkembang di pemerintahan  saat ini, adalah masih lemahnya penegakkan hukum, rendahnya pencegahan pemberantasan korupsi, ini kondisi kita yang berlaku secara nasional dan dari kepolisian sudah membentuk satuan tugas( satgas) pungli, itu sebuah komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi,” katanya.

Dirinya juga menambahkan, kualitas pelayanan birokrasi sering disoroti, kualitas akuntabilitas, kinerja pemerintah masih rendah, pengadaan barang dan jasa masi belum efisien, organisasi  pemerintah masih gemuk sehingga tumpang tindih dalam fungsi.

Menurutnya, sasaran birokrasi secara nasional maupun daerah  Propinsi, Kabupaten/Kota di kelompokkan menjadi 3 sasaran utama yaitu , Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. (erni amperawati)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *