LPPD Wajib Disampaikan Pemprov dan Pemkab ke Presiden dan Mendagri

KUPANG.NUSAFLOBAMORA—--Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) wajib dimasukan setiap tahun oleh pemerintah provinsi (Pemprov)  maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, ke Presiden dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan LPPD ini menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Biro Pemerintahan untuk mengingatkan agar tidak boleh terabaikan.

Hal ini dikatakan  Kabag Otonomi Daerah di Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, Selfi H. Nange, saat memimpin rapat dengan Biro organisasi dan Biro Hukum di Ruang Sol Therik Bapeda Provinsi NTT, Jumat (19/10/2018).

Selfi menyampaikan beberapa kendala yang kerap terjadi dalam penyusunan LPPD dimana  belum adanya suatu standar mekanisme dan proses berupa standart operasional dan prosedur berupa ( SOP) tentang penyusunan LPPD secara internal di Biro Pemerintahan maupun SOP tentang penyampaian LPPD dilingkup Provinsi NTT.

Harapan Selfi, dengan rapat yang melibatkan Bapeda, Biro Organisasi dan Biro Hukum, merupakan salah satu langkah maju karena, selama ini belum ada suatu standart prosedur yang di sepakati secara bersama untuk dilaksanakan.

Pembahasan yang berlangsung sangat kondusif ini  dikarenakan beberapa pemikiran yang baik disampaikan oleh perangkat daerah, menjadi rekomendasi bagi penyusunan Draft SOP.

Diharapkan juga dengan adanya perumusan bersama, SOP ini dapat dipatuhi oleh semua perangkat daerah dalam melaksanakan pekerjaan khususnya, dalam penyusunan LPPD yang tepat waktu, akurat dan capaian kinerja meningkat.(*/erni amperawati)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *