TPPO Tertinggi di Indonesia, NTT Jadi Perhatian Khusus AICHR 

KUPANG.NUSAFLOBAMORA—-Nusa Tenggara Timur ( NTT) saat ini menjadi salah satu perhatian ASEAN Intergovernmental Commision on Human Rights ( AICHR). Hal ini  karena NTT termasuk tertinggi Tingkat Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia.AICHR adalah komisi hak  asasi manusia antar pemerintah ASEAN yang dibentuk pada tahu 2009. Tiap negara ASEAN punya satu orang wakil yang bertugas mengembangkan program untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia di ASEAN.

Demikian dikatakan Dr. Dinna Wisnu, wakil Indonesia untuk  AICHR (Komisi Hak asasi Manusia antar pemerintah ASEAN) saat memberikan sambutan  pada kegiatan Dialog publik dan pelatihan pendekatan berbasis HAM untuk implementasi   konvensi ASEAN melawan tindak pidana perdagangan orang, di Aula DPD NTT,  Minggu ( 14/10/2018).

Dikatakan Dinna, sejak 2016  AICHR terus mendorong segenap pihak yang berkepentingan dan memiliki mandat untuk memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia, untuk memanfaatkan jalur-jalur kerjasama yang bisa di kembangkan di ASEAN untuk memperbaiki  kondisi negara dibidang ini. Dirinya menggandeng aparat penegak hukum di ASEAN yang dari Indonesia diwakili oleh Bareskrim Polri, otoritas kesehatan dari Kementrian Kesehatan, otoritas kesejahteraan sosial dari Kementrian Sosial, Gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO Provinsi, lembaga internasional seperti International Organization on Migration ( IOM) untuk menyebarluaskan komitmen ASEAN hingga ke tataran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan non- pemerintahan.

DIkatakannya, NTT menjadi salah satu perhatian karena daerah ini termasuk tertinggi tingkat TPPO-nya di Indonesia, bahkan ada istilah “migrasi kultural” yang kerap abai pada prosedur perlindungan warganegara. AICHR Indonesia terus mendorong pengarusutamaan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia ( HAM) dalam langkah- langkah memberantas TPPO. Yang dimaksud dengan pendekatan berbasis HAM adalah, bahwa kita berangkat dari dari kepedulian dan perhatian pada kerentanan yang dialami korban dan calon korban juga komunitas; hal- hal yang membuat mereka mudah jatuh  diperdaya oleh pelaku,hal-hal yang membuat pelaku mengejar para calon korban. Kita melihat dari sudut pandang individu dan komunitas, termasuk juga aparat,ketika berhadapan dengan kejahata keji ini.

Dinna menambahkan, pendekatan berbasis HAM ini melengkapi pendekatan penegakan hukum karena ACTIP, konvensi ASEAN untuk anti TPPO terbilang lebih lengkap dan mulia dibandingkan konvensi global tentang TPPO; memberi perhatian ditataran pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum dan penuntutan serta kerja sama antar negara. Menurutnya,  Indonesia harus memanfaatkan betul peluang ini untuk sebesar-besarnya memperbaiki nasib kelompok-kelompok rentan, agar tidak jatuh menjadi korban dari jaringan kejahatan yang sudah makin mengurat akar ini.

Dinna melanjutkan, di Indonesia banyak wilayah yang bermasaalah dalam hal perdagangan orang, seperti di Jawa Barat, Batam dan Kalimantan tetapi sebagai awal, NTT menjadi perhatian untuk mengungkap banyak hal dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang cara penanganan masalah secara nasional maupun regional.

Diungkapkannya, di NTT hampir selalu ada korban meninggal dunia atau disiksa, padahal sejumlah program pelayanan satu atap ada di NTT untuk memotong jalur-jalur non prosedural untuk berangkat bekerja diluar Negeri. Demikian pula masyarakat sipil dan para tokoh Agama kabarnya sudah sangat aktif bergerak melawan tindakan kejahatan ini. Laporan yang masuk di AICHR, Indonesia sangat memprihatinkan. Melalui NTT kata Dinna, dirinya mengupayakan jalur komunikasi penyelesaian masaalah perdagangan orang yang lebih efektif dengan Malaysia, negara destinasi utama migrasi orang-orang NTT dan negara-negara lainnya.

Kegiatan ini juga AICHR bekerja sama dengan International Organization on Migration( IOM), Kedutaan Swiss di Jakarta, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NTT dan Kementrian Luar Negeri RI.

Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 14-15 Oktober 2018 menghadirkan Tokoh masyarakat, LSM, Insan Pers, penegakan hukum dari Polda, Polres dari wilayah-wilayah NTT, juga penegakan hukum di laut.(erni amperawati)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *