Kursi Kepala Perwakilan BPKP NTT Resmi Diserahterimakan

KUPANG.NUSAFLOBAMORA—-Kursi jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT, secara resmi telah diserahterimakan dari pejabat lama ke pejabat baru. Kursi kepala lembaga ini yang sebelumnya dijabat  Kisyadi, SE. M.Si kini digantikan  Hasoloan Manalu, SE.MM.

Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat,  Dr. Ardan Adiperdana, Ak.MBA, dalam sambutannya usai acara serahterima jabatan di Kupang, Jumat (10/8/2018)

mengatakan, promosi dan mutasi adalah sesuatu yang alamiah dalam suatu organisasi. Dalam BPKP promosi dan mutasi dalam rangka mengganti para pejabat yang memasuki purnabakti sekaligus untuk melakukan penyegaran dan pengembangan karir.

Ardan berharap, pejabat yang baru dikukuhkan menjadi Kepala perwakilan  BPKP Provinsi NTT, Hasoloan Manalu dapat diterima sebagai mitra kerja, sehingga kerja sama yang telah berjalan dengan baik selama ini antara BPKP dengan Pemerintah Provinsi NTT dengan stakeholder lainnya dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Dalam kesempatan ini Ardan menyampaikan, pejabat yang baru agar segera aktif untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dirinya juga mengucapkan terimah kasih kepada Kisyadi yang sebelumnya telah memimpin Perwakilan BPKP Provinsi NTT.

Menurut Ardan, dalam rangka mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan di Provinsi NTT, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan antar daerah, kelompok masyarakat, Presiden Joko Widodo terus dan melakukan upaya diberbagai bidang untuk mengakselerasi pembangunan. Berbagai kebijakan terus digulirkan untuk memberikan kemudahan bagi investasi.

” Tahun ini (2018) pemerintah mempertajam alokasi anggaran dibidang prioritas program padat karya hingga penyelesaian pembangunan infrastruktur.  Seiring dengan itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan ekspor. Seluruh langkah telah dilakukan pemerintah saat ini, yang tentu memerlukan kontribusi sumber daya manusia( SDM) yang kompeten dan dapat diandalkan,” ujarnya.

Pada Tahun 2019 nanti, lanjut Ardan,  pengembangan kualitas SDM akan menjadi prioritas dan ini akan dilakukan melalui beberapa program pendidikan dan pelatihan baik formal maupun pengembangan yang  berorentasi vokasional. Dikatakannya, akuntabilitas adalah fondasi yang sangat penting, agar pelaksanaan pembangunan senantiasa sistem memberikan manfaat bagi rakyat.

Presiden Jokowi dalam pemerintahannya, jelas Ardan, sudah menetapkan 2 pilar akuntabilitas yang harus dicapai menjadi target rencana pembangunan jangka menengah Nasional 2015-2019 yaitu, setiap pemerintah daerah harus mencapai level 3 penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. Sebagai pilar  pertama, kemudahan mencapai level 3 kapabilitas aparatur pengawas intern pemerintah atau APIP. Pilar kedua, sejak tahun 1999 pemerintah sudah menetapkan, agar seluruh pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi serta Kementrian lembaga dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian sebagai satu manivestasi bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat dicapai.

Secara Nasional, tambah Ardan, sampai dengan saat ini sebanyak 378 dari 542 pemerintah daerah atau 70% pemerintah daerah telah mencapai opini WTP. Sedangkan untuk wilayah Provinsi  NTT baru mencapai 2. Pemerintah daerah yang telah mencapai WTP tentunya ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua.

Dirinya juga  menguraikan, berkaitan dengan penyelengaraan SPIP di wilayah Provinsi NTT sampai dengan bulan Juli 2018, secara umum sudah perada pada level 2 dan target yang akan dicapai yaitu level 3. Untuk kapabilitas aktif wilayah Provinsi NTT saat ini sebanyak 6 dari 23 APIP, sudah mencapai level 3-4.

“Mungkin dalam waktu dekat  bisa mencapai  level 3. Untuk itu saya mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi NTT yang dengan kerja kerasnya sudah mendongkrak target level 3 baik SPIP maupun APIP,” urai Ardan.

Penjabat Gubernu NTT, Robert Simbolon dalam sambutannya  berpesan kepada pejabat Kepala perwakilan BPKP Provinsi NTT, Hasoloan Manalu untuk bersama Pemerintah Provinsi NTT  mempertahankan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan( BPK) yang sudah berturut-turut diperoleh selama 3 tahun berupa wajar tanpa pengecualian( WTP).

” Ini merupakan suatu capaian yang sangat baik bahkan luar biasa. Saya berharap tidak ada perubahan untuk tingkat Provinsi. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten, kita mendorong serta memberikan satu bantuan tekhnis, bagaimana meningkatkan kapasitas teman-teman di Kabupaten untuk 22 Kabupaten/Kota untuk tahun ini bertambah WTPnya” katanya.

Penjabat Simbolon juga menambahkan, ada 3 hal yang memerlukan perhatian, terutama di jajaran inspektorat provinsi untuk secara berkelanjutan perlu adanya pendampingan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT. Tiga hal itu, lanjut Simbolon, yakni  pertama),  kualitas managemen aset. Managemen untuk negara dan daerah yang ada di Provinsi NTT, salah satu  mendasar yang harus dipastikan, kembangkan dan kelola dengan baik. Kedua), pengendalian Intern. Pastikan 22 Kabupaten/ Kota betul-betul berkomitmen untuk meningkatkan pengendalian interen SPIP, karena itulah indikator yang kedua untuk mencapai kualitas laporan keuangan untuk bisa mendapat WTP.

Ketiga), Kepatuhan. Kepatuhan dalam menggunakan uang atau pengelolaan anggaran. Dirinya  mengilustrasikan apabila ada pejabat yang bertugas keluar daerah, penginapan dllnya harus sesuai dengan angka yang telah ditetapkan dan dibuktikan dengan kuitansi. Sekarang ini tidak zamannya lagi para pejabat berperilaku sebagai birokrat atau pejabat dalam penggunaan uang tanpa berbasis pada prinsip biaya riil. Dicontohkannya, apabila naik pesawat dan menginap ,sekalipun itu menginap di keluarga, harus tetap dipertanggung jawabkan. (erni amperawati).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *