Bakohumas dan BPK Perwakilan NTT Bahas Hal Urgen di NTT

KUPANG.NUSAFLOBAMORA––Badan Komunikasi Kehumasan (Bakohumas) lingkup Pemerintah Provinsi  NTT bersama Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan NTT membahas hal urgen terkait perencanaan dan pengawasan serta evaluasi pembangunan di NTT.  Tujuan dari pertemuan bersama ini untuk menyatukan pandangan agar dalam proses  perencanaan anggaran  berkualitas dengan tampilan  data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Biro Humas Setda NTT, Drs. Samuel Pakereng, M.Si pada kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan serta Evaluasi Pembangunan di Provinsi NTT  di Hotel Naka, Kupang, Selasa (31/7/2018).mengatakan, kegiatan Bakohumas memang  sudah dilaksanakan beberapa kali dengan agenda pembahasan berbeda dan nara sumber yang dihadirkanpun berbeda-beda. Itu sesuai dengan materi yang akan dibicarakan bersama. Saat ini, Bakohumas menghadirkan BPK Perwakilan NTT guna membahas soal proses perencanaan pembangunan.

Dikatakannya bahwa saat ini kejadian operasi tangkap tangan atau OTT sudah seringkali terjadi oleh KPK. Hal ini tentu menjadi refleksi bersama agar di daerah ini tidak boleh terjadi OTT sehingga pertemuan bersama ini diharapkan saling memberi masukan agar menghindari kondisi seperti ini.

“Harapan saya setelah selesai kegiatan seperti ini kita  mampu menjalankan peran kita masing- masing dengan baik dan mengerjakan sesuai dengan perencanaan dan strategi yang baik pula,” pintanya.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, yang diwakili oleh Kasub Editorial BPK RI Perwakilan NTT II Baben Adna Bokim menjelaskan,  fokus BPK lebih kepada dimensi pembangunan manusia, dimensi sektor unggulan dan dimensi pembangunan ekonomi makro serta masih dan ada dimensi yang lain. Dia merincikan jumlah kasus yang tertinggi berdasarkan hasil LHP BPK di NTT pada sektor Belanja Daerah 60 persen, 40 persen sektor Aset tetap dan terendah pada sektor Kas di Kas Daerah 25 persen.

Kepala Bappeda Provinsi NTT, Wayan Darmawan mengungkapkan, minimnya koordinasi komunikasi dalam sistem perencanaan minimbulkan persoalan. Ada dua persoalan yang menjadi masalah yaitu pertama adalah hasil yang tidak optimal dan kedua, temuan berdampak pada huku, karena tidak sesuai dengan perencanaan dengan baik.

Dia menambahkan, penyumbang kemiskinan di NTT terjadi pada bidang pendidikan dengan perincian sebanyak 30 % berpendidikan SD sedangkan hanya 17 % pendidikan SMA.

“Harapan kita bersama agar, perencanaan anggaran harus berkualitas dan didasarkan pada data yang valid agar pelaksanaan pembangunan tepat sasaran,” ujar Wayan.(*/erni amperawati).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *