BKKBN Pusat Serukan Stop Perkawinan Anak

JAKARTA.NUSAFLOBAMORA–Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperingati Hari Anak Nasional (HAN) bersama ratusan anak, orangtua, dan pejabat kementerian/lembaga di area Teater Imax Keong Mas, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu (22/7/2018). Mengusung tema “Stop Perkawinan Anak”, BKKBN mengajak anak dan remaja seluruh Indonesia untuk menyuarakan penolakan terhadap perkawinan anak.

Kepala BKKBN Sigit Priohutomo berharap peringatan HAN tahun ini jadi momentum kesadaran bagi semua elemen bangsa akan kondisi perkawinan anak Indonesia. Menurut data UNICEF 2016, Indonesia adalah negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia. Satu dari sembilan perempuan yang berusia 20-24 tahun telah melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun, dan terdapat 375 anak yang menikah setiap hari.

Sigit mengatakan, dalam perspektif pembangunan keluarga, perkawinan merupakan pintu gerbang dalam membangun sebuah keluarga. Agar berkualitas, keluarga harus memiliki ketahanan berupa ketangguhan dan keuletan yang akan terwujud jika kedua pasangan telah memiliki kesiapan baik fisik, mental, bahkan ekonomi.

Perkawinan di usia anak hampir tidak mungkin memiliki keluarga yang berkualitas. Perkawinan di usia anak lebih besar potensinya untuk mengalami kegagalan dalam membangun keluarga. “Sekecil apa pun kejadian perkawinan anak, tetaplah menyita perhatian kita. Karena kalau anak menikah di usia anak, dari segi apapun belum matang, sehingga generasi yang dilahirkan bermasalah, salah satunya adalah balita kerdil atau stunting,” kata Sigit.

Selain itu, kata Sigit, perkawinan anak dengan sendirinya menghilangkan hak-hak anak lain dari seorang anak, seperti hak tumbuh kembang yang sehat, mengenyam pendidikan, bermain, kegiatan sebagai anak, dan lain-lain.

Sigit mengatakan, perkawinan anak selalu di bawah kendali orangtua, bukan kemauan anak. UU 1/1974 tentang Perkawinan pun diduga turut memicu tingginya angka perkawinan anak. UU ini membolehkan usia terendah untuk perkawinan yang sah bagi anak perempuan adalah 16 tahun dan anak laki-laki 19 tahun. Bahkan dimungkinkan adanya dispensasi bagi anak yang menikah lebih muda dari usia tersebut.

Namun, UU Perlindungan Anak yang direvisi pada tahun 2014 menyebutkan orangtua bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Selain itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 11/2007 tentang Pencatatan Nikah juga mensyaratkan adanya izin tertulis dari orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun. Bahkan BKKBN menetapkan usia ideal perkawinan adalah tidak kurang dari 21 tahun untuk perempuan dan tidak kurang dari 25 tahun untuk laki-laki.

Momentum peringatan HAN 2018 diharapkan membangun kesadaran bersama tentang pentingnya penghapusan perkawinan anak, perkawinan dini dan perkawinan paksa. Untuk menghapuskan perkawinan anak perlu komitmen bersama dari berbagai pihak terutama orangtua.(Sumber: Suara Pembaruan).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *