Penjabat Gubernur NTT Siap Lanjutkan Roda Pemerintahan

KUPANG.NUSAFLOBAMORA—–-Penjabat Gubernur NTT, Robert Simbolon tidak menunggu waktu lama pasca pelantikan dirinya menggantikan pejabat Gubernur NTT sebelumnya, Drs. Frans Lebu Raya dan Wakil Gubernur, Drs. Beni Litelnoni tanggal 17 Juli 2018 di Jakarta oleh Mendagri. Penjabat Gubernur mengambil langkah dengan membeberkan langkah strategis yang akan dilakukan selama memimpin provinsi kepulauan ini. Langkah yang akan dilakukan dalam melanjutkan roda pemerintahan sampai pada pelantikan Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT terpilih, Viktor Laiskodat dan Joseph Nae Soi atau Viktori- Joss, menginstalasi program serta visi misi yang disampaikan pasangan ini pada pilkada lalu yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPMJ).

Robert Simbolon dalam jumpa pers dengan para wartawan di rumah jabatan gubernur NTT di Jalan El Tari Kupang, Rabu (18/7/2018) menjelaskan, untuk mengisi kevakuman jabatan pimpinan wilayah ini, dirinya setelah dilantik mendagri akan melanjutkannya. Selama dua bulan kedepan tentu perlu langkah-langkah cepat untuk penyesuaian dengan melakukan instalasi janji politik paket terpilih.

“Saya akan melanjutkan roda pemerintahan sampai pada pelantikan pejabat gubernur dan wakil gubernur NTT terpilih nanti. Tugas saya tentu menginstalasi janji politik paket terpilih dalam bentuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPMJ) yang sesuai dengan program paket ini. Karena saat pemerintahan gubernur dan wakil gubernur terpilih, diharapkan  penyusunan RPMJ sudah harus dilakukan jangan smpai kepemimpinan suda berjalan RMPJ belum siap, ini tentu tidak diinginkan,” tegas Robert.

Dirinya juga berjanji akan melaksanakan tugas kepemerintahan terutama pelayanan kemasyarakatan secara baik. Komunikasi bersama antar elemen akan terus dilakukan walaupun masa jabatan sebagai penjabat hanya Masa transisi. Selain itu, dirinya berharap pada masa kepemimpinannya ini, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota juga sinerjis berjalan dengan baik pula.

Pada kesempatan ini pula Robert juga menyinggung soal persoalan human trafficking yang masih kerap terjadi di NTT. Selama masa kepemimpinannya, dirinya akan berusaha untuk menjadikan daerah ini dalam memberangkatkan para calon TKI harus secara legal.

Terkait dengan permasalahan di NTT, Robert mengakui masih banyak hal yang musti dibenahi salah satunya human trafficking. Untuk menghentikan praktek ini maka kerjasama lintas sektor harus semakin ditingkatkan terutama difungsikannya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di bawah Dinas Nakertrans, termasuk keberadaan Balai Latihan Kerja yang ada di daerah ini.

“Saya dengar ada BLK di Tambolaka, SBD, Alor belum difungsikan maksimal. Ini harus dibenahi agar bisa berfungsi dengan baik dalam melayani masyarakat. Selama ini banyak sekali proses pengiriman TKI tanpa dokumen sehingga bermasalah.Saya tahu bagaimana TKI kita dikirim tanpa dokumen. Kita harus berikan kemudahan kepada masyarakat terutama calon TKI untuk mengurus dokumen-dokumen,” ujar Robert.(erni amperawati)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *