KPU NTT Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi DPS

KUPANG.NUSAFLOBAMORA—-Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT,  menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) untuk tahapan pelaksanaan pemilu 2019. Data ini mengacu pada daftar pemilih tetap (DPT) pilkada 2018 yang sudah ditetapkan beberapa waktu lalu dengan tambahan pada pemilih pemula.

Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe, dalam sambutannya ketika membuka rapat pleno yang berlangsung di Hotel Swissbellin Kristal Kupang, Rabu (20/6/2018) menjelaskan,  dalam rapat pleno dengan menghadirkan komisioner kabupaten/kota bersama operator, Bawaslu NTT,  pimpinan parpol juga unsur penyelenggara lainnya ini untuk sama-sama mengikuti pleno terbuka rekapitulasi DPS untuk kepentingan pemilu 2019. Menurutnya, dalam tahapan pemilihan umum tahun 2019, di kabupaten-kabupaten  yang melakukan pilkada 2018 tidak lagi dilakukan coklit dari rumah ke rumah. Untuk daerah ini yang digunakan untuk penetapan pemilih sementara adalah daftar pemilih tetap pemilihan tahun 2018 ditambah dengan pemilih pemula.

Maryanti menambahkan, tugas  KPU kabupaten/kota, selanjutnya adalah melakukan  pemetaan kembali tempat pemungutan suara (TPS). Karena jumlah pemilih dalam TPS dan pemilihan serentak tahun 2018 berbeda dengan pemilu tahun 2019.

Untuk pemilihan serentak tahun 2018 maksimal 800 pemilih per TPS, sedangkan pemilihan umum tahun  2019  maksimal  hanya 500 pemilih per TPS. Tetapi setelah KPU melakukan simulasi, ternyata jika 500 pemilih per TPS  maka butuh waktu yang sangat panjang saat penghitungan suara maupun pengisian formulir-formulir, sehingga tidak bisa diselesaikan dalam waktu satu hari untuk pemungutan dan penghitungan suara. Karena itu KPU  mengambil kebijakan setiap TPS jumlah pemilihnya paling banyak 300 orang.

“Dengan adanya undang-undang yang mengatur jumlah pemilih per TPS dan simulasi yang dilakukan oleh KPU terkait waktu yang dibutuhkan untuk pemungutan dan penghitungan suara, paling banyak 300 pemilih per TPS. Maka sudah pasti akan ada penambahan jumlah TPS yang signifikan untuk pemilih serentak di tahun 2019,” jelas Maryanti.

Ketua Bawaslu NTT, Thomas Djawa, S.H meminta KPU NTT  terus melakukan penelusuran data pemilih. Karena dalam data pemilih tahun 2018 belum semua pemilih di NTT terdata dengan baik sehingga perlu koordinasi KPU dengan pemerintah untuk melakukan penelusuran pemilih di data base dengan DPT tahun 2018.  Koordinasi yang baik ini membantu agar seluruh masyarakat NTT pada pemilu serentak tahun 2019 terdaftar di DPT.(erni amperawati).

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *